Salin Artikel

Mural Mirip Presiden Jokowi Dihapus, Pengamat Politik Bandingkan Saat Nama SBY Ditulis di Kerbau "Si BuYa"

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik, Ujang Komarudin membandingkan kasus penghapusan mural mirip Presiden Joko Widodo yang bertuliskan 404: Not Found dengan kasus yang terjadi di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Ujang, di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ada kasus di mana nama SBY ditulis di atas badan kerbau.

Namun, ia mengatakan, tidak ada aparat penegak hukum yang mencari penulis nama SBY di kerbau itu.

“Namanya (SBY) disebut di sebuah kerbau, itu juga tidak pernah itu dilaporkan, tidak pernah penegak hukum mencari-cari kesalahan para pendemonya, para penulis nama presiden yang di kerbau,” kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Selasa (18/8/2021).

Terkait mural mirip Jokowi ini, polisi berupaya mencari pembuat mural dan menghapus mural tesebut dengan cat hitam.

Menurut Ujang, aparat kepolisian saat ini terlalu paranoid. Padahal, ia menilai, mural tesebut belum tentu bermaksud untuk mengritik Jokowi.

Ia juga mengatakan, mural tersebut merupakan karya seni dan bentuk kritik sosial yang bersifat multitafsir.

“Kita ini, penegak hukum kita terlalu paranoid, terlalu berlebihan. Itu kan mural itu kan belum tentu mengritik Jokowi juga, itu kan mirip, lalu juga itu kan karya seni,” ucap dia.

Dosen dari Universitas Al Azhar ini menilai, saat ini demokrasi di Tanah Air mulai terbelenggu dengan kepentingan kelompok tertentu.

Ujang menambahkan, persoalan mural ini dapat menjadi indikator bahwa aparat penegak hukum menafsirkan kejadian itu dengan keinginanya sendiri.

“Nah ini yang harus diperhatikan oleh para penegak hukum begitu. Agar apa? Agar situasi ini tidak bertambah parah dan indeks demokrasi kita juga tidak semakin menurun,” ucap dia.

Ujang sendiri menilai kehadiran mural tersebut sebagai kritik sosial yang seharusnya dijaga di negara demokrasi seperti Indonesia.

Bagi Ujang, kritik sosial dari masyarakat akan terus muncul di masa depan. Terlebih, jika masih ada masyarakat yang hidup dalam kesulitan, kesusahan, dan kekurangan.

“Penegak hukum ya harus memaknai itu sebagai sebuah bagian daripada kritik sosial masyarakat yang harus dijaga,” kata dia.

Sebelumnya, mural bergambar mirip Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertuliskan "404 Not Found" ramai diperbincangkan warganet di media sosial bahkan menjadi trending topic di Twitter dengan tagar #Jokowi404NotFound, Sabtu (14/08/2021).

Mural dengan visualisasi wajah mirip Presiden Jokowi yang terletak di daerah Batu Cepet, Kota Tangerang itu dihapus oleh petugas kepolisian pada Kamis (12/8/2021).

Kepolisian setempat juga menyelidiki pembuat mural tersebut, dengan alasan melecehkan presiden yang menurutnya adalah lambang negara.

Sementara terkait kasus kerbau dengan tulisan nama Presiden SBY terjadi pada 28 Januari 2010 saat terjadi unjuk rasa 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam aksi itu para pendemo membawa kerbau berkulit hitam ditulisi "Si BuYa". Bagian bokongnya ditempeli gambar pria berpeci dengan tulisan bernada seruan "Turun!".

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/18/13391911/mural-mirip-presiden-jokowi-dihapus-pengamat-politik-bandingkan-saat-nama

Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke