Salin Artikel

DPR Minta Pemerintah Optimalkan Pendapatan Negara pada Masa Pandemi Covid-19

Hal tersebut disampaikan Puan dalam pidato Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun 2021-2022, Senin (16/8/2021).

Menurut dia, dalam kondisi anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang mengalami penurunan pendapatan dan belanja menjadi meningkat untuk penanganan pandemi, maka pengoptimalan pun diperlukan.

"Pemerintah agar dapat mengoptimalkan pendapatan negara, inovasi pembiayaan, serta merasionalisasi belanja negara yang memenuhi kualitas spending better," ujar Puan dalam pidatonya.

Menurut Puan, kapasitas APBN sangat ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, khususnya pendapatan negara.

Sementara pertumbuhan ekonomi, kata dia, terjadi apabila terdapat peningkatan produksi barang dan jasa untuk memenuhi permintaan konsumsi.

"Dengan meningkatnya produksi tersebut juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Bagaimana produksi barang dan jasa dapat berlangsung ditengah situasi Pandemi Covid-19? Inilah tantangan yang harus kita hadapi bersama," kata dia.

Oleh karena itu, ujar Puan, kebijakan fiskal pada tahun 2022 pun diarahkan untuk memprioritaskan penanganan sektor kesehatan.

Tujuannya adalah sebagai kunci keberhasilan pemulihan ekonomi, memperkuat dan menjaga daya beli masyarakat, serta pemulihan usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan dunia usaha.

Adapun dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan belanja negara RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp 2,7 triliun.

Jumlah tersebut meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1,9 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 770 triliun.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/16/14204661/dpr-minta-pemerintah-optimalkan-pendapatan-negara-pada-masa-pandemi-covid-19

Terkini Lainnya

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke