Salin Artikel

Jazilul Klaim Baliho Cak Imin Bukan dari PKB, tapi Simpatisan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengeklaim baliho bergambar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang tersebar di sejumlah wilayah, bukan berasal dari instruksi partai.

Sebab, bila pemasangan baliho itu merupakan instruksi partai, maka akan terlaksana lebih besar dan merata.

"Terkait baliho dan nama Cak Imin yang berubah-ubah, karena memang bukan dari kita. Nah, seandainya instruksi partai pasang baliho, mungkin tidak sekecil ini, tapi lebih besar. Jadi seandainya itu instruksi partai, itu rata (baliho)," kata Jazilul dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya "Pandemi dan Konstelasi Politik 2024", Sabtu (14/8/2021).

Menurut dia, pemasangan baliho bergambar Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang beredar saat ini terkait dengan peringatan harlah PKB pada Juli.

Namun, untuk pemasangan baliho Cak Imin bernada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, ditegaskannya dilakukan oleh simpatisan partai.

"Ini hanya sekadar teman-teman yang simpatik karena harlah. Ada yang simpatik karena Pak Muhaimin itu saja. Hanya sebatas itu," ujarnya.

Selain itu, Jazilul juga menegaskan bahwa hingga kini partai belum terpikir untuk mengumumkan siapa calon yang akan diusung.

Menurut dia, hal tersebut nantinya akan melalui proses konsultasi dengan para kiai untuk memutuskan siapa yang akan maju dalam Pilpres dari PKB.

"Tidak ada mekanisme itu, hari ini PKB belum memutuskan itu dan tentu PKB akan berkonsultasi dengan para kiai untuk memutuskan," tuturnya.

Ia juga memastikan bahwa baliho bergambar Cak Imin bukan berarti PKB menutup peluang mengusung kader lain dalam Pilpres.

Oleh karena itu, Jazilul menuturkan bahwa baliho Cak Imin sekadar bentuk ucapan selamat harlah PKB.

Menurutnya, ada kesalahan berpikir jika pemasangan baliho bergambar tokoh politik selalu diidentikkan dengan Pilpres atau Pemilu.

"Kita juga boleh pasang baliho, kita juga pasang harlah kenapa tidak? Itu kan partai saya, saya harus mengucapkan selamat. Tapi jangan juga semua orang yang pasang baliho mau jadi presiden. Menurut saya, itu kesalahan berpikir," tutur dia.

"Jadi kalau gambar Cak Imin atau Gus Muhaimin ada di semua wilayah dan itu belum instruksi partai. Kalau 'Next Presiden Cak Imin' itu gimmick-gimmick aja lah," pungkasnya.

Diketahui, beberapa waktu terakhir muncul baliho, billboard dan poster bergambar politisi dan partai politik hingga Ketua Umum partai politik di sejumlah ruang publik

Politisi yang terpampang dalam baliho itu di antaranya Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.

Baliho tersebut terpampang jelas di setiap ruang publik di sejumlah daerah di Indonesia. Baliho itu juga ada yang bertuliskan secara terang-terangan membawa tema Pilpres 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/14/16012341/jazilul-klaim-baliho-cak-imin-bukan-dari-pkb-tapi-simpatisan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Polri Tak Ungkap Motif Pembunuhan Brigadir J, Jaga Perasaan Keluarga

Alasan Polri Tak Ungkap Motif Pembunuhan Brigadir J, Jaga Perasaan Keluarga

Nasional
Daftar Pemilu, Partai Kedaulatan Rakyat Klaim Akan Jadi Kekuatan Baru Politik

Daftar Pemilu, Partai Kedaulatan Rakyat Klaim Akan Jadi Kekuatan Baru Politik

Nasional
Kemenlu Panggil dan Kecam Dubes Vasyl Hamianin yang Bandingkan Sikap Indonesia atas Serangan di Gaza dan Ukraina

Kemenlu Panggil dan Kecam Dubes Vasyl Hamianin yang Bandingkan Sikap Indonesia atas Serangan di Gaza dan Ukraina

Nasional
ICJR Temukan 73 Pasal RKUHP Bermasalah, Pimpinan Komisi III: Setelah Reses, Kami Bahas

ICJR Temukan 73 Pasal RKUHP Bermasalah, Pimpinan Komisi III: Setelah Reses, Kami Bahas

Nasional
Kemensos Disarankan Libatkan Kominfo Bentuk Tim Khusus Pengawasan PUB

Kemensos Disarankan Libatkan Kominfo Bentuk Tim Khusus Pengawasan PUB

Nasional
Polri Disebut Tak Wajib Buka Motif Pembunuhan Brigadir J, tapi Presiden Perintahkan Transparan

Polri Disebut Tak Wajib Buka Motif Pembunuhan Brigadir J, tapi Presiden Perintahkan Transparan

Nasional
AHY Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto karena Demam Berdarah

AHY Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto karena Demam Berdarah

Nasional
Mendagri Akan Beri Sanksi Daerah dengan Nilai SPI Rendah Terus-menerus

Mendagri Akan Beri Sanksi Daerah dengan Nilai SPI Rendah Terus-menerus

Nasional
Ketua Komnas HAM: Saya Tidak Bisa Tega Bharada E Jadi Tumbal

Ketua Komnas HAM: Saya Tidak Bisa Tega Bharada E Jadi Tumbal

Nasional
Tentang KM, Warga Sipil Tersangka Dugaan Pembunuhan Brigadir J

Tentang KM, Warga Sipil Tersangka Dugaan Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Gerindra Klaim Presiden Jokowi Izinkan Prabowo Maju Capres

Gerindra Klaim Presiden Jokowi Izinkan Prabowo Maju Capres

Nasional
Prabowo Nyatakan Siap Jadi Capres, Nasdem: Bagus, Masyarakat Banyak Alternatif

Prabowo Nyatakan Siap Jadi Capres, Nasdem: Bagus, Masyarakat Banyak Alternatif

Nasional
Kasus Brigadir J, Tim Khusus Polri Masih Dalami Dekoder CCTV

Kasus Brigadir J, Tim Khusus Polri Masih Dalami Dekoder CCTV

Nasional
Kemendes PDTT: 11 Desa di IKN Tak Diubah Jadi Kelurahan, Pertahankan Budaya Asli

Kemendes PDTT: 11 Desa di IKN Tak Diubah Jadi Kelurahan, Pertahankan Budaya Asli

Nasional
Kubu Bharada E Harap LPSK Segera Putuskan Status Perlindungan

Kubu Bharada E Harap LPSK Segera Putuskan Status Perlindungan

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.