Guru Besar FKUI Sebut Angka Kematian Penting sebagai Dasar Penentuan Level PPKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Tjandra Yoga Aditama berpendapat bahwa indikator angka kematian diperlukan dalam upaya menilai situasi epidemiologi atau penentuan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Kalau data (kematiannya) yang tersedia dianggap tidak baik, maka datanya yang harus diperbaiki," kata Yoga dikutip dari Antara, Rabu (11/8/2021).

Menurut Tjandra, laporan kematian adalah hal yang amat penting dalam menilai situasi pandemi di Tanah Air. 

Sebabnya, data kematian merupakan indikator epidemiologi utama untuk menilai berbagai penyakit di dunia.

Mantan Direktur WHO Asia Tenggara itu mengatakan angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia termasuk kategori tinggi.

Dia membandingkan pada waktu India sedang mengalami lonjakan kasus yang tinggi, jumlah kematian terbanyak sekitar 5 ribu jiwa per hari.

Ia mengatakan, pada awal PPKM darurat, Sabtu (3/7/2021), jumlah yang meninggal dalam sehari berjumlah 491 jiwa.

"Jadi angka kematian pada 10 Agustus (yang mencapai 2.000 orang) adalah empat kali angka hari pertama awal PPKM darurat," katanya.

Tjandra menambahkan indikator angka kematian per 100.000 penduduk per pekan, merupakan salah satu variabel dalam penentuan PPKM level 4, 3, 2 dan 1 yang saat ini sedang dipakai.

"Ketentuan ini sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan," katanya.

Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah menghapus angka kematian dari indikator pemberlakukan level PPKM sebab terjadi masalah dalam input data.

Hal itu disebabkan akumulasi dari kasus kematian di beberapa pekan sebelumnya.

Dengan dikeluarkannya angka kematian, maka ada 26 kota dan kabupaten yang level PPKM-nya turun dari level 4 menjadi level 3.

Pernyataan itu disampaikan Luhut saat mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (9/8/2021).