Salin Artikel

Mahasiswa hingga Guru Besar UI Kirim Surat ke Pemerintah, Minta Statuta Hasil Revisi Dicabut

JAKARTA, KOMPAS.com – Aliansi Gerakan Peduli Universitas Indonesia (UI), yang terdiri dari mahasiswa, dosen, serta guru besar, mengirimkan surat penolakan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI.

Surat penolakan ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.

“Aliansi Gerakan Peduli UI telah mengirimkan surat dan rilis sikap terkait penolakan terhadap pengesahan Statuta UI pada Senin, 9 Agustus 2021 kepada lima menteri terkait melalui alamat kementerian masing-masing,” kata Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra dalam keterangan tertulis, Selasa (10/8/2021).

Ia mengatakan, banyak pihak mengkritik dan menolak PP 75/2021, yakni mahasiswa, dosen, organ guru besar, serta sejumlah anggota senat akademik. Leon berharap pemerintah segera menanggapi sikap penolakan tersebut.

“Aliansi Gerakan Peduli UI berharap pemerintah dapat menindaklanjuti dengan mencabut Statuta UI,” ucap dia.

Diketahui, pemerintah telah merevisi PP 68/2013 menjadi PP 75/2021 tentang Statuta UI pada awal Juli.

Hal ini menjadi sorotan lantaran salah satu pasal yang diubah terkait rangkap jabatan rektor. sementara, ketika itu Rektor UI Ari Kuncoro merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris BRI.

Terkait perubahan syarat rangkap jabatan rektor dalam revisi Statuta UI ini termuat dalam Pasal 39 huruf c, yang menyebut rangkap jabatan rektor di BUMN/BUMN hanya dilarang untuk jabatan direksi.

Artinya, ada celah untuk rangkap jabatan di posisi lain karena tidak disebutkan dalam pasal tersebut.

Setelah mendapat protes dari banyak pihak, Ari akhirnya mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Komisaris BRI pada Kamis (22/7/2021).

Namun, masih banyak pihak meminta PP 75/2021 dicabut karena memuat sejumlah pasal bermasalah serta tidak mengakomodasi aspirasi seluruh warga UI. Salah satunya yakni Guru Besar FISIP UI, Sudarsono.

Mantan Dirjen Otonomi Daerah dan Kebangpol Kementerian Dalam Negeri ini menilai, perancang revisi statuta tidak cermat sehingga Peraturan Pemerintah (PP) 75 Tahun 2021 cacat secara materil.

“Para perancang Statuta UI tidak bekerja dengan cermat, sehingga menimbulkan cacat materiil PP 75/2021,” tulis Sudarsono dalam keterangannya, Selasa (27/7/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/10/12485741/mahasiswa-hingga-guru-besar-ui-kirim-surat-ke-pemerintah-minta-statuta-hasil

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung BNN Perangi Narkoba, Sejumlah Anggota Komisi III Kenakan Jaket 'War on Drug'

Dukung BNN Perangi Narkoba, Sejumlah Anggota Komisi III Kenakan Jaket "War on Drug"

Nasional
Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

Nasional
Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Nasional
Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

Nasional
Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

Nasional
KSP Sebut Aturan Turunan UU IKN Segera Diselesaikan

KSP Sebut Aturan Turunan UU IKN Segera Diselesaikan

Nasional
Realisasi Anggaran Kemensos Capai Rp 105,30 Triliun di 2021

Realisasi Anggaran Kemensos Capai Rp 105,30 Triliun di 2021

Nasional
Teka-teki Pelat Mobil Mirip Polisi yang Diduga Milik Arteria Dahlan dan Anggota DPR Lainnya

Teka-teki Pelat Mobil Mirip Polisi yang Diduga Milik Arteria Dahlan dan Anggota DPR Lainnya

Nasional
Mengenal Radar GCI, Alutsista Pencegat Pesawat Musuh Buatan Indonesia

Mengenal Radar GCI, Alutsista Pencegat Pesawat Musuh Buatan Indonesia

Nasional
Jokowi: Sudah 301 Juta Vaksin Disuntikkan, Vaksinasi Dosis Pertama Capai 85 Persen

Jokowi: Sudah 301 Juta Vaksin Disuntikkan, Vaksinasi Dosis Pertama Capai 85 Persen

Nasional
Komnas KIPI Tunggu Hasil Investigasi soal Murid PAUD Meninggal Usai Divaksin

Komnas KIPI Tunggu Hasil Investigasi soal Murid PAUD Meninggal Usai Divaksin

Nasional
Pimpinan MKD Imbau Arteria Gunakan Pelat Khusus Anggota DPR, Bukan Pelat Polisi

Pimpinan MKD Imbau Arteria Gunakan Pelat Khusus Anggota DPR, Bukan Pelat Polisi

Nasional
Bupati Langkat Jadi Tersangka Korupsi, Golkar Serahkan Proses Hukum ke KPK

Bupati Langkat Jadi Tersangka Korupsi, Golkar Serahkan Proses Hukum ke KPK

Nasional
Buron 16 Tahun, Terpidana Korupsi Bank Mandiri Ditangkap Kejagung

Buron 16 Tahun, Terpidana Korupsi Bank Mandiri Ditangkap Kejagung

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.