Salin Artikel

Luhut: Jangan Sampai Kelelahan Kita Semua Sia-sia Karena Tidak Disiplin Protokol Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kelelahan akibat menghadapi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan dialami semua pihak.

Oleh karena itu, dia mengingatkan agar kelelahan tenga medis dan masyarakat tidak menjadi sia-sia karena ketidakdisiplinan mematuhi protokol kesehatan.

"Ingin saya sampaikan kepada anda semua. Semua kita lelah. Bukan hanya petugas. Tapi masyarakat pun lelah. Oleh karena itu jangan sia-siakan kelelahan kita ini karena kita tidak disiplin (protokol kesehatan)," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual pada Senin (9/8/2021).

Dia melanjutkan, dalam penanganan pandemi Covid-19 pemerintah tak bisa bergerak sendiri.

Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran tinggi untuk berperan penuh dalam menjaga protokol kesehatan.

"Utamanya dalam penggunaan masker agar kita semua bisa keluar dari pandemi ini," tegas Luhut.

Sebelumnya, Luhut mengatakan, secara umum penerapan perpanjangan PPKM Level 4, dan 3 dan 2 di di Jawa-Bali pada 3-9 Agustus 2021 semakin menunjukkan hasil yang cukup baik.

Hal ini dapat terlihat dari tren kasus dan dan perawatan RS di Jawa-Bali yang sudah menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan.

"Data menunjukkan penurunan hingga 59,6 persen dari puncak kasus di tanggal 15 Juli 2021 yang lalu," tutur Luhut.

Menurutnya, momentum yang sudah cukup baik ini harus terus dijaga.

Sehingga pemerintah kembali memperpanjang pelaksanaan PPKM di Jawa dan Bali.

"Untuk itu, atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Maka PPKM Level 4, 3 dan 2 di Jawa Bali akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021. Terkait keputusan ini akan dituangkan dalam Instruksi Mendagri secara lebih detail," kata Luhut.

Di sisi lain, dia pun menyampaikan pelaksanaan perpanjangan PPKM belum mampu menurunkan kasus Covid-19 di Bali dan Malang Raya.

Oleh karenanya, pemerintah segera melakukan intervensi penanganan pandemi yang menyasar kedua daerah itu.

"Untuk itu pemerintah segera melakukan intervensi di kedua wilayah ini dan akan segera melakukan koordinasi dan pengetatan untuk menurunkan laju penambahan kasus," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/09/23501261/luhut-jangan-sampai-kelelahan-kita-semua-sia-sia-karena-tidak-disiplin

Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke