Bareskrim Duga Motif Peretas Situs Setkab untuk Keuntungan Ekonomi

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi mengatakan, peretasan dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan menjual script backdoor dari website.

"Diduga motif peretasan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan menjual script backdoor dari website," kata Slamet dalam keterangannya, Senin (9/8/2021).

Dalam kasus ini, Polri telah menangkap dan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Keduanya merupakan remaja asal Sumatera Barat berinisial BS alias ZYY (18) dan MLA (17).

Slamet mengungkapkan, ZYY dan MLA sudah berpengelaman meretas situs-situs di dalam negeri atau luar negeri.

Setidaknya, sudah ada 650 situs yang diretas oleh pelaku. Keduanya tergabung dalam komunitas "Padang BlackHat".

"Rata-rata menyasar situs perusahaan dan situs pemerintah," jelasnya.

Dia mengatakan, penyidik sudah mengamankan sejumlah barang buki di antaranya, laptop 14 inchi merek Axioo seri Neon model HNM dan 1 satu unit ponsel merek Oppo Reno 5F.

Kemudian, 1 unit handphone merek Samsung seri Galaxy A11 warna hitam, 1 unit ponsel merek Redmi Note 5 warna rosegold, dan 1 unit laptop merk Notebook Asus warna silver.

"Kami cocokkan pengakuan dengan digital forensik terhadap barang bukti yang ditemukan," kata Slamet.

Adapun ZYY ditangkap di Tabing Banda Gadang, Nanggalo, Kota Padang, Sumbar pada Kamis, 5 Agustus 2021.

Sementara itu, MLA ditangkap di Perumahan Hansela Garden, Kecamatan Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat pada Jumat, 6 Agustus 2021.

Peretasan itu terjadi pada 30 Juli 2021. Laman Sekretariat Presiden menampilkan layar hitam dengan foto yang menampilkan demonstran membawa bendera merah putih.

Di bawahnya tertulis keterangan, "Padang Blackhat ll Anon Illusion Team Pwned By Zyy Ft Luthfifake".

Atas perbuatannya itu, MLA dan ZYY dijerat Pasal 46 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Jo Pasal 30 ayat (1) ayat (2) ayat (3), Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1), Pasal 49 Jo Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam beleid itu, kedua pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara.