Berakhir Hari Ini, Akankah PPKM Kembali Diperpanjang?

Kebijakan saat ini merupakan perpanjangan yang dilakukan ketiga kalinya, yakni berlaku sejak 3 Agustus 2021.

Adapun perpanjangan pertama PPKM dilakukan pada 21-25 Juli 2021. Kemudian dilanjutkan pada 26 Juli-2 Agustus 2021.

Tiga kali perpanjangan ini merupakan kelanjutan dari penerapan PPKM darurat yang dilakukan pemerintah pada 3-20 Juli 2021.

Rangkaian kebijakan PPKM ini dipilih pemerintah sebagai upaya untuk menekan penularan Covid-19 yang saat itu mengalami lonjakan.

Pada Minggu (8/8/2021), topik perpanjangan PPKM ramai dibicarakan di dunia maya. Warganet menduga-duga apakah nantinya PPKM akan diperpanjang lagi atau tidak. 

Sebagian warganet lainnya pun bertanya, jika diperpanjang, apakah digelar selama tujuh hari atau 14 hari.

Pemerintah belum putuskan

Sementara itu, hingga Minggu (8/8/2021), pemerintah belum memutuskan soal perpanjangan PPKM level 4.

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi yang menyampaikan hal tersebut.

Menurut dia, akan dilakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi PPKM Jawa dan Bali.

“Iya akan ada rakor untuk evaluasi PPKM Jawa Bali,” kata Jodi, saat dihubungi Kompas.com, Minggu.

Dia pun menyebutkan, keputusan akhir terkait pemberlakuan PPKM berada di tangan Presiden Joko Widodo.

Jodi mengungkapkan, tren angka kasus Covid-19 di Jawa dan Bali memang terus menunjukkan penurunan.

"Jumlah tes meningkat dan positivity rate menurun, menunjukkan peningkatan testing dan tracing sudah terjadi," kata dia.

Pihaknya berharap momentum yang baik ini tetap dipertahankan dan untuk minggu depan rasio tracing bisa di angka 1:8 atau 1:10.

"Kami berharap semua pihak tetap mengampanyekan penggunaan masker yang baik dan konsisten untuk mencegah penularan Covid-19," ujar Jodi.

Dia pun mengingatkan, kondisi Covid-19 di Jawa-Bali sudah cukup terkendali, tetapi di daerah luar Jawa-Bali masih mengalami peningkatan.

Dengan demikian, pemerintah akan berhati-hati dan tidak terburu-buru melakukan pembukaan fasilitas-fasilitas.

Evaluasi Jokowi

Presiden Joko Widodo telah memimpin rapat terbatas evaluasi perkembangan dan tindak lanjut PPKM level 4 pada Sabtu (7/8/2021).

Dari hasil evaluasi, ia menyampaikan bahwa ada pergeseran lonjakan kasus Covid-19 di luar Jawa-Bali.

"Selama dua minggu terakhir ini saya melihat penambahan kasus-kasus baru di provinsi-provinsi di luar Jawa-Bali terus meningkat," kata Jokowi melalui siaran di YouTube Sekretariat Presiden.

Dari catatan Kementerian Kesehatan, kata Jokowi, terdapat lima provinsi dengan angka kasus cukup tinggi, yaitu Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Papua, Sumatera Barat, dan Riau.

Ia menyampaikan, per 25 Juli 2021, wilayah di luar Jawa-Bali berkontribusi atas 13.200 kasus atau 34 persen dari kasus baru secara nasional.

Angka ini naik per 1 Agustus 2021 menjadi 13.589 atau sekitar 44 persen dari total kasus baru.

Sementara itu, per 6 Agustus 2021, angka kasus di luar Jawa-Bali meningkat 10 persen dengan 21.374 kasus atau sekitar 54 persen dari total kasus baru secara nasional.

Jokowi pun memperingatkan pemerintah daerah dan institusi terkait agar mewaspadai lonjakan kasus ini.

"Hati-hati kenaikan dalam dua minggu ini," ujar Presiden.

Melihat masih tingginya angka infeksi Covid-19, Jokowi menyarankan agar pemerintah daerah dan institusi terkait untuk memperkuat penanganan pandemi.

Jokowi secara khusus meminta kepada jajaran pemerintahan untuk membatasi mobilitas masyarakat.

Pembatasan mobilitas di daerah dengan lonjakan kasus tinggi ini, menurut Jokowi, dilakukan minimal selama dua pekan.

"Artinya, mobilitas manusianya yang direm. Paling tidak dua minggu," ucap Jokowi.

Selain membatasi mobilitas, Jokowi menilai Indonesia perlu meningkatakan kapasitas testing dan tracing.

Apabila seseorang telah terkonfirmasi positif Covid-19, perlu segera ditelusuri kontak eratnya.

"Segera ditemukan siapa orang-orang yang memiliki kasus positif ini, merespons secara cepat. Karena ini berkaitan dengan kecepatan, kalau enggak orang yang punya positif sudah ke mana-mana, nyebar ke mana-mana. Segera temukan!" kata dia.

Jokowi juga meminta kepada pemerintah provinsi dan daerah untuk menyediakan tempat isolasi terpusat bagi masyarakat.

"Ini tugasnya gubernur, bupati, wali kota untuk menyiapkan isolasi terpusat di kota masing-masing," ujar dia.

Adapun terkait penanganan pasien yang menjalani isolasi mandiri bisa memanfaatkan telemedicine atau konsultasi kesehatan melalui telepon.

"Libatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), ini terutama dalam penanganan pasien," ucap Jokowi.

Terkait distribusi vaksin, Jokowi meminta pada pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk segera melakukan vaksinasi kepada masyarakat.

Salah satu kendala vaksinasi adalah tidak adanya stok vaksin di daerah-daerah.

Oleh sebab itu, apabila dosis vaksin sudah tersedia, bisa langsung disuntikkan kepada masyarakat.

"Vaksin ada, jangan sampai kalau gubernur mendapatkan vaksin, bupati/wali kota mendapatkan vaksin, jangan biarkan vaksin itu berhenti sehari dua hari. Langsung suntikan kepada masyarakat. Habis, minta pusat lagi. Jangan ada stok vaksin terlalu lama," kata dia.

Kasus positif terus bertambah

Pandemi Covid-19 di Indonesia masih mengalami pemburukan. Hal ini terlihat dari tingginya kasus baru dan angka kematian akibat penularan virus corona.

Berdasarkan data pemerintah, Minggu pukul 12.00 WIB, terdapat penambahan 26.415 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Dengan demikian, jumlah kasus Covid-19 kini berjumlah 3.666.031 orang, terhitung sejak Maret 2020.

Informasi tersebut disampaikan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19. Data juga bisa diakses publik melalui laman covid19.go.id.

Data yang sama menunjukkan penambahan pasien sembuh sebanyak 48.508 orang, sehingga jumlah kasus kesembuhan sampai saat ini berjumlah 3.084.702 orang.

Kendati demikian, dalam periode yang sama ada penambahan 1.498 pasien yang meninggal dunia. Dengan demikian, total kasus kematian akibat Covid-19 kini mencapai 107.096 orang.

Kemudian, kasus aktif Covid-19 di Indonesia kini ada 474.233 orang.

Adapun aktif ialah jumlah pasien positif Covid-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri.