Salin Artikel

Vaksinasi Covid-19 Resmi Gunakan Basis Data NIK untuk Cegah Penyalahgunaan

Hal tersebut ditegaskan setelah Dukcapil Kemendagri menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan BPJS Kesehatan, Jumat (6/8/2021).

Plt Dirjen Penyelengaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo Ismail mengatakan, NIK akan dijadikan referensi utama dalam program vaksinasi Covid-19.

"Ini adalah tanda tangan perjanjian kerja sama, untuk memanfatkan database e-KTP khusunya NIK untuk jadi referensi utama dalam pelaksanaan vaksinasi,” kata ujar Ismail dalam konferensi pers secara virtual pada Jumat.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrullah mengatakan, dengan perjanjian tersebut sejumlah aplikasi, yakni Smart Checking milik Kemenkes, PeduliLindungi milik Kemenkominfo dan Pcare dari BPJS kesehatan akan terintegrasi dengan data Dukcapil Kemendagri.

“Mulai hari ini akan terintergrasi dengan data Dukcapil, yakni data NIK, data e-KTP dan data yang ada di kartu keluarga (KK). Ini akan menjadikan layanan publik pemberian vaksinasi akan berjalan lebih baik,” jelas Zudan.

Apabila data sudah terintegrasi maka semua data yang masuk akan divalidasi dan diverifikasi oleh data dukcapil.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi memastikan keamanan data pribadi masyarakat dalam program vaksinasi.

Persoalan keselamatan data itu pun tertuang dalam perjanjian kerja sama pada Jumat.

“Bahwa nanti bagaimana kita melaksanakan penyelamatan dan keamanan data sudah menjadi kewajiban bagi kami. Dan itu sudah tertuang di dalam PKS," tuturnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/06/16302571/vaksinasi-covid-19-resmi-gunakan-basis-data-nik-untuk-cegah-penyalahgunaan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simak, Ini Aturan WFH dan WFO Berdasarkan Level PPKM di Pulau Jawa-Bali

Simak, Ini Aturan WFH dan WFO Berdasarkan Level PPKM di Pulau Jawa-Bali

Nasional
Sempat Disebut Jokowi sebagai Kandidat Kepala Otorita IKN, Bambang Brodjonegoro Buka Suara

Sempat Disebut Jokowi sebagai Kandidat Kepala Otorita IKN, Bambang Brodjonegoro Buka Suara

Nasional
PPKM Jawa Bali Diperpanjang 25-31 Januari 2022, Sekolah Boleh PTM atau PJJ

PPKM Jawa Bali Diperpanjang 25-31 Januari 2022, Sekolah Boleh PTM atau PJJ

Nasional
Mengenal Tugas Koopsudnas, Satuan Baru TNI

Mengenal Tugas Koopsudnas, Satuan Baru TNI

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Hanya Kabupaten Pamekasan Berstatus Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Hanya Kabupaten Pamekasan Berstatus Level 3

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan 60 Menit

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan 60 Menit

Nasional
Pemilu 2024 Dipastikan 14 Februari, Akhiri Spekulasi Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Pemilu 2024 Dipastikan 14 Februari, Akhiri Spekulasi Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Diambil Alih Indonesia dari Singapura di Era Jokowi, Apa Itu Flight Information Region atau FIR?

Diambil Alih Indonesia dari Singapura di Era Jokowi, Apa Itu Flight Information Region atau FIR?

Nasional
Menkumham Tandatangani Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Menkumham Tandatangani Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Nasional
Tuntutan terhadap Azis Syamsuddin Dinilai Terlalu Ringan dan Tak Berikan Efek Jera

Tuntutan terhadap Azis Syamsuddin Dinilai Terlalu Ringan dan Tak Berikan Efek Jera

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang 25-31 Januari, Ini Aturannya...

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang 25-31 Januari, Ini Aturannya...

Nasional
Rekomendasi Perhimpunan Dokter Paru untuk Cegah Sistem Kesehatan Kolaps akibat Gelombang Covid-19

Rekomendasi Perhimpunan Dokter Paru untuk Cegah Sistem Kesehatan Kolaps akibat Gelombang Covid-19

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, 75 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, 75 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

Nasional
PPKM Diperpanjang Sepekan, 52 Daerah di Jawa-Bali Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang Sepekan, 52 Daerah di Jawa-Bali Berstatus Level 1

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Naik,  Pemerintah Klaim Pandemi Masih Terkendali

Kasus Covid-19 Terus Naik, Pemerintah Klaim Pandemi Masih Terkendali

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.