Elektabilitas Para Kepala Daerah Diprediksi Menggembos Setelah Masa Jabatan Selesai

"Ketika masa pemerintahan lokal mereka selesai, misalnya di akhir 2023, besar kemungkinan atau membuka kemungkinan akan terjadi penggembosan gelembung elektabilitas dari para kepala daerah tersebut," kata Umam, Selasa (3/8/2021).

Alasannya, kata Umam, beberapa nama kepala daerah yang kini masuk daftar kepala daerah tidak memiliki basis kekuatan politik yang riil di partai-partai politik.

Selain itu, tingginya elektabilitas para kepala daerah dinilai tidak lepas dari peran mereka dalam penanganan pandemi Covid-19 yang disebut Umam sebagai post-pandemic electoral leverage.

"Ketika kemudian mereka tidak memiliki otoritas, tidak memiliki kewenangan, dan tidak memiliiki tanggung jawab secara konstitusional untuk melakukan kerja-kerja misalnya terkait dengan pandemi dan sebagainya, maka besar kemungkinan dalam hitungan bulan itu akan terjadi penurunan cukup signifikan," kata Umam.

Untuk itu, kata Umam, para kepala daerah mesti menyiapkan infrastuktur politiknya sendiri dalam mengantisipasi kondisi yang akan terjadi setelah mereka menyelesaikan masa jabatannya.

Menurut Umam, hal itu sudah dilakukan beberapa kepala daerah antara lain dengan membuat acara-acara yang digelar di luar daerah yang mereka pimpin.

"Jadi kepala daerah ini tiba-tiba membuat acara pertanian, perkebunan, atau bahkan isu dengan mahasiswa, terkait dengan UMKM di wilayah lain, di provinsi lain," ujar Umam.

Berdasarkan hasil survei yang dirilis Indostrategic, ada sejumlah kepala daerah yang masuk dalam daftar 10 besar tokoh dengan elektabilitas tertinggi.

Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (17 persen), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (8,1 persen), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (7 persen), dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (1,8 persen).

Adapun tokoh dengan elektabilitas tertinggia dalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ketua umum Partai Gerindra itu tercatat memiliki elektabilitas sebesar 17,5 persen.