Salin Artikel

Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah menjamin ketersediaan stok vaksin Covid-19 yang adil dan merata di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Saleh menyusul rencana pemerintah untuk menjadikan vaksinasi Covid-19 sebagai syarat pelonggaran aktivitas di tengah pandemi.

"Karena kebijakan seperti itu sudah direncanakan, konsekuensinya program vaksinasi juga harus benar-benar digalakkan. Tidak boleh lagi ada alasan vaksin kosong. Apalagi, Presiden Jokowi sungguh-sungguh ingin mengejar target pelaksanaan vaksinasi ini lebih cepat," kata Saleh kepada Kompas.com, Minggu (1/8/2021).

Terlebih saat ini varian delta virus corona juga telah menyebar hampir merata di seluruh Indonesia.

Saleh mengatakan hal itu semestinya menjadi perhatian utama bagi pemerintah untuk segera mendistribusikan vaksin secara adil dan merata ke seluruh Indonesia dan tak hanya terpusat di Jawa serta Bali.

"Bahkan, varian delta plus diyakini lebih berbahaya. Dan itu sudah ada di Indonesia. Tentu harus dilakukan langkah-langkah antisipatif yang diperlukan untuk memperlambat atau menghentikan penyebarannya," tutur Saleh.

"Jadi distribusi vaksin harus adil. Pelaksanaan vaksinasi juga harus dilakukan dengan skala waktu yang sama. Daerah di pulau Jawa dan luar Jawa harus sama. Yang membedakan adalah zonasinya. Ada yang merah, kuning, dan hijau. Zona merah dan kuning memang harus diprioritaskan. Tetapi bukan berarti zona hijau ditinggalkan," lanjut Saleh.

Sebelumnya pemerintah berencana menjadikan vaksinasi Covid-19 sebagai syarat pelonggaran aktivitas di tengah pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kendati demikian di sejumlah daerah terjadi kelangkaan stok vaksin. Di Semarang, Jawa Tengah, misalnya, pelayanan di sejumlah sentra vaksinasi terpaksa dihentikan karena terkendala pasokan vaksin yang nyaris habis.

Setidaknya, ada tiga sentra vaksinasi yang menutup sementara layanan vaksin bagi masyarakat.

Adapun tiga sentra vaksinasi yang tutup antara lain Universitas Negeri Semarang (Unnes), Unika Soegijapranata Semarang dan Kecamatan Mijen.

Tidak hanya itu, tujuh puskesmas yang membuka pelayanan vaksinasi juga ditutup seperti Puskesmas Bandarharjo, Puskesmas Genuk, Puskesmas Mijen, Puskesmas Karanganyar, Puskesmas Tambakaji, Puskesmas Karangayu dan Puskesmas Bangetayu.

Hal serupa terjadi di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung. Stok vaksin di sana bahkan sudah kosong. Akibatnya, Layanan vaksinasi di sejumlah fasilitas ditutup sementara hingga ada pasokan vaksin dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Kesehatan Pangkalpinang Masagus M Hakim membenarkan bahwa daerahnya kehabisan stok vaksin Covid-19. "Iya, yang tersisa hanya vaksin alokasi khusus," kata Masagus saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (31/7/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/01/18113811/politikus-pan-tidak-boleh-lagi-ada-alasan-vaksin-covid-19-kosong

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke