Wacana Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Pelonggaran Aktivitas di Tengah Kelangkaan Stok Vaksin di Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menjadikan vaksinasi Covid-19 sebagai syarat bagi masyarakat yang hendak beraktivitas di ruang publik.

Hal itu disampaikan Koordinator Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto.

Rencanan ini dimulai penerapannya di restoran. Nantinya masyarakat yang akan makan di tempat harus menunjukkan bukti vaksinasinya.

"Tentu pada saat orang mau masuk (restoran, tempat umum) harus dicek dan barcode nya. Dan itu bisa link untuk diketahui bahwa yang berangkutan sudah divaksinasi atau belum," ujar Airlangga dilansir dari paparanya pada Gerakan Aksi Bersama Serentak Tanggulangi Covid-19 yang ditayangkan YouTube Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Sabtu (31/1/2021).

"Dan ke depan seluruh mobilitas itu tergantung mereka sudah divaksinasi apa belum divaksin," lanjutnya.

Nantinya bukti vaksinasi dapat dilihat dan diunduh secara digital di aplikasi PeduliLindungi, New All Record (NAR), dan Silacak.

Hal senada disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia mengatakan bukti vaksinasi Covid-19 akan jadi salah satu syarat dalam pelonggaran berbagai aktivitas publik di Ibu Kota.

"Kami memutuskan, vaksin menjadi bagian dari tahapan untuk kegiatan di masyarakat, baik kegiatan ekonomi, keagamaan, sosial, budaya di Jakarta," kata Anies dalam keterangan video yang disiarkan kanal YouTube Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (31/7/2021).

"Artinya apa, sebelum kegiatan dimulai, maka pelaku di sektor itu, pelaku kegiatannya harus vaksin dulu. Jadi pembukaannya akan diatur bertahap. Dan tahapannya itu ada kaitannya dengan vaksin," ia menambahkan.

Keputusan ini diambil berdasarkan data efek vaksinasi terhadap derajat keparahan dan risiko kematian akibat Covid-19 di Jakarta.

Dari 4,2 juta warga ber-KTP DKI Jakarta yang telah menerima minimum dosis pertama vaksin Covid-19, hanya 2,3 persen yang terinfeksi Covid-19, dan mereka diklaim hanya merasakan gejala ringan.

Sementara itu, menurut paparan Anies, hanya 13 dari 100.000 orang yang meninggal akibat Covid-19 setelah tervaksinasi. 

"Jadi misalnya, tukang cukur mau buka, boleh, tapi tukang cukurnya vaksin dulu. Yang mau cukur juga harus sudah vaksin. Warung, restoran, mau buka boleh, tapi karyawannya vaksin dulu. Yang makan di restoran juga harus sudah vaksin," jelas Anies.

"Kantor-kantor nonesensial mau buka, boleh, tapi mereka yang bekerja harus sudah vaksin dulu. Saat ini mal belum buka, tapi kalau mau buka nanti, maka mau masuk mal harus sudah vaksin," lanjutnya.

Pengecualian akan diberikan bagi kalangan yang belum bisa mendapatkan vaksinasi Covid-19, misalnya para penyintas Covid-19 atau mereka yang berhalangan karena kondisi kesehatan tertentu, berbekal surat keterangan resmi dari fasilitas kesehatan.

"Jadi nanti, tahapan pembukaan diiringi dengan keharusan untuk melakukan vaksinasi pada semua pelakunya, baik yang bekerja di tempat itu, maupun yang berkunjung, customer, dan lain-lain. Jadi bukan hanya karyawan yang harus vaksin, tapi juga pengunjung," tutur Anies.

Vaksinasi belum merata

Kendati demikian, wacana tersebut perlu dipersiapkan secara matang. Pasalnya tak semua daerah memperoleh kemudahan akses vaksin seperti di Jakarta. Padahal tak hanya warga Jakarta yang membutuhkan pelonggaran aktivitas,melainkan seluruh warga di Tanah Air.

Di Ibu Kota, vaksinasi Covid-19 dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Namun, hal itu tak berlaku untuk seluruh provinsi. Keluhan kekurangan stok vaksin pun sudah bermunculan dari dinas kesehatan provinsi selain DKI Jakarta.

Di Semarang, Jawa Tengah, misalnya, pelayanan di sejumlah sentra vaksinasi terpaksa dihentikan karena terkendala pasokan vaksin yang nyaris habis.

Setidaknya, ada tiga sentra vaksinasi yang menutup sementara layanan vaksin bagi masyarakat.

Adapun tiga sentra vaksinasi yang tutup antara lain Universitas Negeri Semarang (Unnes), Unika Soegijapranata Semarang dan Kecamatan Mijen.

Tidak hanya itu, tujuh puskesmas yang membuka pelayanan vaksinasi juga ditutup seperti Puskesmas Bandarharjo, Puskesmas Genuk, Puskesmas Mijen, Puskesmas Karanganyar, Puskesmas Tambakaji, Puskesmas Karangayu dan Puskesmas Bangetayu.

Hal serupa terjadi di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung. Stok vaksin di sana bahkan sudah kosong.

Akibatnya, Layanan vaksinasi di sejumlah fasilitas ditutup sementara hingga ada pasokan vaksin dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Kesehatan Pangkalpinang Masagus M Hakim membenarkan bahwa daerahnya kehabisan stok vaksin Covid-19.

"Iya, yang tersisa hanya vaksin alokasi khusus," kata Masagus saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (31/7/2021).

Adapun Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pihaknya terus berupaya untuk memenuhi stok vaksin hingga ke daerah.

Budi memahami semangat masyarakat di daerah untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Oleh karenanya, ia mengatakan akan berusaha memenuhi stok vaksin untuk kebutuhan dalam negeri.

"Kita akan berusaha memenuhinya sampai sekarang. Akhir bulan Juli datang sekitar 8 juta vaksin Sinovac dan 4 juta vaksin AstraZeneca. Jadi 12 juta datang mulai tanggal 25 sampai tanggal 31 (Juli). Nanti akan kita kirimkan (ke daerah)," pungkasnya.