Salin Artikel

Wapres: Banyak yang Kenal Wakaf tetapi Sedikit yang Mempraktikkan

Hal itu pula yang membuat potensi dana sosial tersebut belum tergali dengan maksimal.

Padahal saat ini pemerintah sedang mendorong penguatan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

"Kita pada umumnya banyak mengenal wakaf, tetapi sedikit yang mempraktikannya. Kita lebih akrab dengan sedekah, infak dan donasi umum yang lebih praktis," ujar Ma'ruf di acara konferensi ekonomi, bisnis, dan keuangan Islam nusantara di UNISNU Jepara secara virtual, Rabu (28/7/2021).

Ma'ruf mengatakan, berdasarkan survei indeks literasi wakaf 2020, literasi wakaf di Indonesia masih relatif rendah.

Hal itu pula yang ingin dilakukannya untuk mendorong wakaf agar digali lebih optimal.

Apalagi saat ini terdapat kemajuan teknologi dan digitalisasi yang bisa dimanfaatkan untuk perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.

"Dulu wakaf dilakukan melalui aset tetap seperti tanah agar mudah dijaga, tidak berkurang dan tidak hilang, tapi sekarang wakaf bisa berupa aset bergerak seperti saham, surat berharga, deposito syariah hingga dana yang disimpan di rekening wakaf," ujar dia.

Menurut Ma'ruf, syarat utama untuk terus menggali potensi wakaf secara optimal adalah dengan investasi aset wakaf secara profesional dan kompeten.

Hasil pengembangannya pun nantinya akan disalurkan ke mauquf ‘alaih untuk kepentingan sosial, sesuai ikrar/akad oleh pemberi wakaf (wakif).

Oleh karena itu, pemerintah bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) adalah mendorong dan memastikan perbaikan tata kelola lembaga wakaf.

"Tujuannya agar dana yang dihimpun memenuhi kaidah wakaf dan tidak disalahgunakan karena dana wakaf itu bersifat dana abadi umat, yang jumlah pokoknya tidak boleh berkurang, tetapi manfaatnya terus berkembang," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/28/12403491/wapres-banyak-yang-kenal-wakaf-tetapi-sedikit-yang-mempraktikkan

Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke