Mahfud Sebut Ada Kelompok Manfaatkan Situasi Pandemi untuk Serang Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, ada kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 untuk menyerang setiap kebijakan pemerintah.

Menurut Mahfud, protes yang dilayangkan oleh kelompok tersebut tidak murni karena kondisi pandemi. Ia menuturkan, kelompok tersebut memang selalu menyerang setiap keputusan dan kebijakan pemerintah.

"Pemerintah mengetahui bahwa sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi. Tadi ada kelompok yang murni, lalu ada kelompok yang tidak murni," kata Mahfud dalam konferensi pers, Sabtu (24/7/2021).

"Ya masalahnya itu hanya ingin menentang saja, apa pun yang diputuskan pemerintah diserang, itu ada yang seperti itu," kata dia.

Mahfud tidak mengungkap secara lugas kelompok mana yang ia maksud. Namun, ia mengatakan, kelompok tersebut selalu melakukan provokasi dan mengganggap setiap kebijakan pemerintah salah.

Di sisi lain, Mahfud menyebut ada pula aspirasi masyarakat yang murni resah dengan kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi.

Misalnya, mereka yang mengeluhkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat akan berdampak pada aktivitas ekonomi.

"Sehingga situasi itu kita catat sebagai kondisi kesulitan yang memang riil dialami, khususnya mengenai kehidupan ekonomi di dalam menghadapi serangan Covid ini," kata Mahfud.

Mahfud mengeklaim, pemerintah pada prinsipnya terbuka dan merespons segala aspirasi masyarakat.

Namun, dalam konsisi pandemi Covid-19, aspirasi tersebut sebaiknya disalurkan melalui jalur komunikasi yang sesuai dengan protokol kesehatan seperti melalui webinar, dialog di televisi, atau media sosial.

Ia juga menyebut, pemerintah mendengar semua aspirasi yang berkembang di masyarakat dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam mengambil berbagai kebijakan penting.

"Bahwa tidak semua terakomodasi itu biasa, karena kadang kala di antara aspirasi itu yang satu dan lain bertentangan dan pemerintah harus mengambil keputusan, tapi semua sudah didengar," kata Mahfud.