Mundurnya Rektor UI sebagai Komisaris BRI Dinilai Jadi Momentum Batalkan Statuta UI Terbaru

PP tersebut menjadi sorotan publik karena tidak mencantumkan larangan bagi rektor UI untuk merangkap jabatan sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah kasus rangkap jabatan Ari mencuat.

"Langkah pengunduran diri ini menjadi momentum untuk membatalkan PP Nomor 75 Tahun 2021 tersebut karena Statuta UI yang baru tidak sejalan dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi," kata Himmatul Aliyah dalam keterangan tertulis, Jumat (23/7/2021).

Pasal 8 Ayat (1) UU Pendidikan Tinggi menyebutkan, "Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan".

Menurut Himmatul, hal itu dapat tercapai jika perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya, baik di bidang akademik maupun non-akademik.

Ia pun merujuk pada penjelasan dalam PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI yang menyatakan perguruan tinggi harus bebas dari pengaruh dan tekanan kekuatan politik dan/atau ekonomi.

"Statuta UI yang baru yang memungkinkan rektor UI merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN dapat mengancam otonomi UI dalam menyelenggarakan pedidikan tinggi sekaligus menghambat UI dalam berperan sebagai kekuatan moral yang mensyaratkan kemandirian lembaga," kata dia.

Di samping itu, politikus Partai Gerindra tersebut juga berharap pengunduran diri Ari akan membuat UI dan BRI menjadi organisasi yang lebih fokus dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas pemerintahan dan korporasi yang baik.

"Jadi pengunduran diri tidak semata reaksi atas tuntutan masyarakat, tetapi juga komitmen terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sebagamana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," kata Himmatul.

Diberitakan sebelumnya, Ari memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama BRI setelah praktik rangkap jabatan yang ia lakukan menuai kritik dari publik.

Praktik rangkap jabatan yang dilakukan Ari tersebut melanggar PP 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI yang melarang rektor UI merangkap jabatan di BUMN, termasuk sebagai komisaris.

Namun, belakangan pemerintah justru merevisi beleid tersebut menjadi PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI yang menyebut rangkap jabatan rektor di BUMN hanya dilarang untuk jabatan direksi.