Salin Artikel

Pemerintah Akan Longgarkan PPKM jika Kasus Turun, Pimpinan Komisi IX: Jangan Pakai Data yang Salah

Apalagi pemerintah berencana melonggarkan PPKM Level 4 pada 26 Juli 2021.

Dia mengingatkan, kesalahan data akan membuat segala upaya dan pengorbanan selama ini akan sia-sia.

"Kesalahan data dalam rencana pelonggaran PPKM Level 4 tidak boleh terjadi, agar gotong-royong seluruh elemen bangsa dalam penanggulangan Covid-19 selama ini tidak menjadi sia-sia," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (22/7/2021).

Charles meminta pemerintah untuk meningkatkan jumlah testing. Kondisi darurat seperti ini, katanya, sudah seharusnya meningkatkan jumlah testing, bukan malah menurunkannya.

Dengan jumlah testing dan tracing yang tinggi, ia berharap data angka penularan dapat mendekati kondisi sebenarnya sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat pada akhir masa PPKM Level 4 nanti.

"Jumlah testing dan tracing justru harus ditingkatkan berkali-kali lipat, bila perlu hingga 1 juta testing per hari," tegasnya.

"Penurunan jumlah testing dan tracing ini seharusnya tidak boleh terjadi dengan alasan apapun," tutup Charles.

Di samping itu, Charles juga mengingatkan pemerintah untuk memperbanyak sarana dan prasarana isolasi mandiri sebagai upaya penanganan pasien Covid-19.

"Jadi kalaupun pelonggaran PPKM Level 4 dilakukan, asal jumlah tesnya banyak dan terlacak, maka pasien Covid-19 bisa segera diisolasi untuk mencegah penularan," ujar Charles.

Diketahui, pemerintah mewacanakan pelonggaran aktivitas sosial dan ekonomi pada 26 Juli 2021 mendatang apabila kasus penularan Covid-19 menurun.

Dalam beberapa hari terakhir, kasus penularan Covid-19 memang menurun, tetapi hal itu diikuti oleh turunnya jumlah spesimen Covid-19 yang diperiksa setiap harinya.

Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, penurunan kasus jelas disebabkan jumlah pemeriksaan spesimen menurun.

"Kita belum melewati puncak pandemi, penurunan kasus itu di tengah penurunan jumlah testing dan positvity rate yang meningkat. Jadi tidak mencerminkan adanya penurunan sebetulnya," kata Dicky saat dikonfirmasi, Senin (19/7/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/22/14121581/pemerintah-akan-longgarkan-ppkm-jika-kasus-turun-pimpinan-komisi-ix-jangan

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke