Jelang Pelonggaran PPKM, Tes Covid-19 Berkurang dan "Positivity Rate" Masih Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 26 Juli jika kasus Covid-19 menurun.

Kendati demikian rencana pelonggaran tersebut dibayangi dengan penurunan hasil tes Covid-19 dan masih tingginya positivity rate.

Hal tersebut mengkhawatirkan lantaran data penurunan kasus Covid-19 tak menunjukkan kondisi yang sesungguhnya.

Jika pelonggaran dilakukan di tengah menurunnya tes Covid-19 dan meningkatnya positivity rate, dikhawatirkan semakin banyak warga yang tertular Covid-19 namun tidak terpantau dan tak tertangani dengan baik.

Akibatnya semakin banyak pula warga dengan gejala Covid-19 yang parah namun terpaksa isolasi mandiri di rumah karena rumah sakit tak sanggup menampung pasien. Hal itu mengakibatkan makin banyaknya nyawa yang melayang akibat Covid-19.

Berdasarkan data Satgas pada 16 Juli hingga 19 Juli, pemeriksaan spesimen terus menurun. Angka pemeriksaan berada di bawah 200.000 spesimen.

Pada Rabu (21/7/2021), spesimen yang diperiksa sebanyak 153.330. Pada Selasa (20/7/2021), spesimen yang diperiksa sebanyak 179.275. Sehari sebelumnya atau Senin (19/7/2021) ada 160.686 spesimen yang diperiksa.

Sedangkan pada Minggu (18/7/2021), jumlah spesimen yang diperiksa mencapai 192.918. Lalu, pada Sabtu (17/7/2021), jumlah spesimen tercatat ada 251.392.

Berikutnya, Jumat (16/7/2021), jumlah spesimen yang diperiksa tercatat 258.532 sampel. Sementara, pada Kamis (15/7/2021), terdapat 249.059 spesimen yang diperiksa.

Adapun positivity rate kasus harian Covid-19 harian pada Rabu sebesar 33,42 persen. Jika tanpa menggunakan hasil positif dari tes antigen, yaitu hanya menghitung dari metode swab PCR dan TCM, angka positivity rate lebih tinggi, yakni mencapai 47,62 persen.

Angka positivity rate ini masih jauh dari standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 5 persen.

Jangan sembunyikan data

Menyikapi turunnya jumlah tes Covid-19 menjelang pelonggaran PPKM, anggota Komisi IX DPR Alifudin meminta pemerintah transparan 

Pasalnya, ada dugaan manipulasi data Covid-19 demi pelonggaran PPKM Level 4 pada 26 Juli, jika jumlah kasus menurun.

"Harus terbuka ke publik, apalagi naudzubillah jika ada manipulasi data dengan cara testing yang dikurangi, dan terlihat kurvanya semakin menurun karena testing-nya juga dikurangi," kata Alifudin kepada Kompas.com, Kamis (22/7/2021). 

Atas hal tersebut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta pemerintah menghindari dugaan manipulasi data dengan cara melaporkan secara transparan kepada publik.

"Maka dari itu, proses transparansi data ke publik harus benar-benar dilakukan," ujarnya. 

Ia mengatakan pemerintah justru harus menggencarkan testing dan tracing Covid-19 menjelang pelonggaran PPKM Level 4.

Padahal, penurunan angka tes Covid-19 berdampak pada sulitnya mengetahui kondisi penularan virus corona yang sesungguhnya di masyarakat. 

Alifudin mengatakan, sejumlah asumsi pun muncul bahwa penurunan angka tes Covid-19 ini berkaitan dengan upaya pemerintah melonggarkan PPKM Level 4 pada 26 Juli mendatang.

"Pemerintah jangan malah tidak gencar karena menuju pelonggaran di tanggal 26 Juli nanti. Eloknya, pemerintah gencar juga melakukan testing kepada masyarakat agar semua benar-benar mengetahui berapa banyak yang positif," tuturnya.

Alifudin mengingatkan pemerintah yang seharusnya konsisten untuk melakukan program 3T yaitu testing, tracing, dan treatment.

Sebab, tiga hal itu merupakan upaya atau ikhtiar dalam penanganan pandemi Covid-19, sehingga penularan virus corona bisa dikendalikan atau dihentikan.

Berpegang pada positivity rate

Hal senada disampaikan anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati. Ia meminta pemerintah menggunakan positivity rate sebagai acuan untuk mengevaluasi PPKM darurat.

Alasannya, penurunan kasus harian Covid-19 yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, akibat tes yang dilakukan pemerintah juga mengalami penurunan.

"Jadi untuk evaluasi PPKM Darurat jilid II nanti gunakan angka positive rate sebagai acuan," kata Kurniasih dalam siaran pers, Rabu (21/7/2021).