Salin Artikel

Wapres Ingin Pusat dan Daerah Tingkatkan Koordinasi Terkait Penanganan Covid-19

Rakor tersebut juga dihadiri para wali kota dan bupati, serta Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di wilayah Jawa Timur.

"Saya ingin lebih banyak mendengar dari saudara-saudara tentang perkembangan terakhir terkait penanganan Covid-19, termasuk penerapan PPKM Darurat di Provinsi Jawa Timur yang juga sekarang sudah dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan menggunakan levelering, ada level 4, level 3, dan disesuaikan," kata Ma'ruf dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (22/7/2021).

Adapun dalam kesempatan tersebut, Ma'ruf menekankan tiga fokus pembahasan yakni evaluasi penerapan PPKM Darurat.

Kemudian pemantauan pelaksanaan testing, tracing, dan treatment serta pelaksanaan vaksinasi.

"Saya ingin mendorong dan memfasilitasi agar koordinasi antarpemerintah pusat dan daerah dapat terlaksana dengan baik lagi," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melaporkan, selama masa PPKM Darurat lalu, case fatality rate (CFR) atau angka kematian turun dari 7,24 persen menjadi 6,61 persen, sedangkan kasus aktif naik secara signifikan dari 5,68 persen menjadi 19,49 persen.

Ia melanjutkan, di rumah sakit rujukan Covid-19, kondisi keterisian ICU tetap berada di kisaran 84 persen dan isolasi biasa 82 persen.

Angka tersebut itu disebabkan oleh dua kemungkinan yaitu efek dari pembatasan, banyak warga e-KTP Jawa Timur yang sudah berdomisili di daerah lain.

Mengakhiri rapar tersebut, Ma'ruf memberikan arahan agar pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dan konsolidasi data terkait jalur masuk dan distribusi vaksin, pemantauan bed occupancy ratio (BOR), serta ketersediaan oksigen.

Selain itu, satgas penanggulangan Covid-19 di daerah diharapkan mengoptimalkan tes laboratorium polymerase chain reaction (PCR), dibandingkan dengan tes antigen.

Serta pemerintah daerah diharapkan mengoptimalkan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja kebutuhan penanganan Covid-19.

"Dan yang ini saya memberikan perhatian tentang PPKM Level, levelling istilahnya sekarang PPKM Mikro yang menggunakan level-level ini," ungkapnya.

"Nah, kalo nanti sudah diketahui saya minta jangan ada level yang sudah turun (menjadi) naik, tapi justru yang di level 4 yang harus turun sedikit demi sedikit turun, 3 turun, 2 turun," ucap dia.

Rakor tersebut juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki.

Kemudian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar dan Staf Khusus Wakil Presiden Masduki Baidlowi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/22/09543991/wapres-ingin-pusat-dan-daerah-tingkatkan-koordinasi-terkait-penanganan-covid

Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke