Salin Artikel

Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Evaluasi Sebelum Wacanakan Perpanjangan PPKM Darurat

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Nurhadi mengatakan, pemerintah harus mengevaluasi terlebih dahulu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat sebelum mewacanakan perpanjangannya.

Pasalnya, dia menilai bahwa PPKM Darurat sangat berurusan dengan persoalan kesehatan dan ekonomi.

"Keduanya harus tidak boleh saling mengalahkan. Keduanya harus dipikirkan secara matang," kata Nurhadi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/7/2021).

Politisi Partai Nasdem itu berpandangan, sejak PPKM Darurat diberlakukan pada 3 Juli 2021, terlihat peningkatan kasus Covid-19 yang kian mengkhawatirkan.

Bahkan, pada Kamis (15/7/2021), penambahan kasus harian baru menembus angka 56.000 kasus Covid-19.

Ia pun menyayangkan kasus Covid-19 masih terus meningkat meski PPKM darurat dilaksanakan. Namun, di sisi lain, ia menyadari bahwa Indonesia dihadapkan pada persoalan ekonomi kerakyatan.

"Karena itu, jika memang harus diperpanjang, saya minta agar dua hal persoalan bangsa itu benar-benar menjadi konsentrasi pemerintah saat ini," ujarnya.

Atas nama keselamatan rakyat, secara khusus, Nurhadi mendorong pemerintah harus mengambil kebijakan nyata untuk menopang para pelaku usaha dan rakyat kecil yang akan semakin terdampak bila PPKM darurat diperpanjang.

Ia menyarankan agar pemerintah memberikan perlindungan sosial dan stimulus berupa keringanan pajak, tambahan modal usaha, relaksasi atau keringanan angsuran untuk para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

"Selain itu, sekali lagi saya minta pemerintah juga konsisten terhadap kebijakan memperpanjang PPKM Darurat," tegasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, jika kondisi Covid-19 belum terkendali, perpanjangan PPKM darurat mungkin dilakukan.

"Pemerintah akan terus melihat efek implementasi di lapangan. Jika kondisi (Covid-19) belum cukup terkendali, maka perpanjangan kebijakan (PPKM darurat) maupun penerapan kebijakan lain bukanlah hal yang tak mungkin dilakukan," kata Wiku, Selasa (13/7/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/16/14501031/anggota-komisi-ix-minta-pemerintah-evaluasi-sebelum-wacanakan-perpanjangan

Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke