Saat Jokowi Serukan Kesetaraan Vaksin di Sidang Umum PBB, tetapi Pemerintah Sediakan Vaksin Berbayar

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyuarakan semangat kesetaraan vaksin Covid-19 untuk semua warga dunia. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual, Rabu (23/9/2020).

"Vaksin akan menjadi game changer dalam perang melawan pandemi. Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, pada prinsipnya semua negara harus mengedepankan semangat multilateralisme dalam bekerja sama menghadapi pandemi Covid-19.

Bahkan, kata Jokowi, spirit tersebut sudah semestinya dikedepankan dalam semua kerja sama antarnegara di setiap kesempatan dan bukan hanya pada masa pandemi Covid-19. 

Semangat itu kembali digaungkan Jokowi saat berpidato dalam Forum Tingkat Tinggi Dewan Ekonomi Sosial PBB (ECOSOC) secara virtual, Selasa (13/7/2021).

Jokowi menyebutkan, masih terjadi kesenjangan yang sangat lebar terhadap akses vaksin Covid-19 di dunia. Padahal, akses vaksin yang merata bagi semua negara penting untuk membebaskan dunia dari pandemi virus corona.

"Akses yang adil dan merata terhadap vaksin harus dijamin. Namun, hingga saat ini kita melihat kesenjangan akses vaksin masih sangat lebar," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (14/7/2021).

Jokowi pun mendorong agar realisasi kesetaraan akses vaksin bagi semua negara dipercepat. Salah satunya dengan berbagi dosis vaksin melalui skema Covid-19 Covax (Vaccines Global Access) Facility.

Upaya lainnya yakni pemenuhan kebutuhan pendanaan vaksin multilateral, peningkatan produksi vaksin global melalui Trips (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) weaver, dan penguatan global supply chain atau rantai pasokan global vaksin.

Selain itu, hambatan ekspor dan bahan baku vaksin perlu dihilangkan. Di saat bersamaan, diversifikasi serta volume produksi vaksin harus terus ditingkatkan, termasuk di negara berkembang.

"Vaksin sebagai global public goods (barang publik global) jangan hanya menjadi slogan," ujar Jokowi.

Namun, pernyataan Jokowi yang menggaungkan kesetaraan vaksin Covid-19 justru menghasilkan kebijakan yang berbeda 180 derajat di Indonesia dengan adanya vaksin gotong royong individu berbayar.

Adanya vaksin Covid-19 berbayar justru membuat vaksin tak lagi menjadi barang publik karena mengharuskan sebagian masyarakat membayar untuk memperolehnya.

Adapun pemerintah meluncurkan program vaksinasi berbayar setelah Kementerian Kesehatan diketahui melakukan revisi untuk tetap mengoptimalkan Program Vaksinasi Gotong Royong.

Revisi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang diteken Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pada 5 Juli 2021.

Dalam aturan baru itu, pendanaan Vaksinasi Gotong Royong selain dibebankan kepada perusahaan/badan hukum, juga dapat dibebankan kepada individu/orang perorangan.

Kendati demikian, Kemenkes memastikan Vaksinasi Gotong Royong untuk individu atau berbayar tidak akan menghilangkan akses masyarakat terhadap vaksin Covid-19 gratis dalam program pemerintah.

Pada Sabtu (10/7/2021), pemerintah melalui anak buah perusahaan BUMN, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, mengumumkan adanya Vaksinasi Gotong Royong Individu atau program vaksin Covid-19 berbayar.

Kimia Farma melalui apoteknya akan mulai menjual vaksin Covid-19 pada Senin (12/7/2021).

Lantaran derasnya kritik terhadap program tersebut, Kimia Farma lalu memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan vaksinasi individu atau vaksinasi berbayar, yang semula akan mulai dilaksanakan pada hari ini, Senin (12/7/2021).

Terkait pembatalan tersebut, Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro mengatakan, perseroan bakal menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar hingga waktu yang tidak ditentukan.

“Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021, akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya,” katanya dalam keterangan tertulis.

Dikritik WHO

Kepala Unit Program Imunisasi World Health Organization (WHO) Ann Lindstrand mengkritik kebijakan Vaksinasi Gotong Royong individu berbayar di Indonesia.

Dalam situs resmi WHO, Lindstrand menyatakan, setiap orang harus memiliki hak yang sama untuk bisa mengakses vaksin Covid-19.

"Pembayaran (dalam bentuk) apa pun (untuk memperoleh vaksin) akan menimbulkan problem akses dan etika selama pandemi. Padahal, di saat yang sama kita membutuhkan cakupan vaksinasi yang luas yang bisa menjangkau semua pihak yang rentan," kata Lindstrand, dikutip dari situs resmi WHO, Kamis (15/7/2021).

Ia menilai program vaksinasi Covid-19 berbayar tidaklah tepat. Menurutnya, jika anggaran yang menjadi masalah, saat ini banyak lembaga yang memberikan bantuan untuk pengadaan vaksin.

Lindstrand mengatakan, kerja sama internasional seperti Covax Facility yang berada di bawah WHO juga sudah memberikan jatah vaksin gratis kepada negara yang membutuhkan.

Ia menuturkan, meskipun pengiriman dan logistik penyimpanan vaksin membutuhkan dana, hal tersebut bisa diperoleh lewat bantuan berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia.

"Ada pasokan vaksin dari Covax melalui kolaborasi UNICEF, WHO, dan lain-lain. Tentunya mereka memiliki akses vaksin yang gratis hingga 20 persen dari populasi yang didanai para penyandang kerja sama Covax. Jadi sama sekali tidak dipungut pembayaran dalam pelaksanaannya," kata Lindstrand.