Rumah Dinas Anggota DPR Diusulkan Jadi Lokasi Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengusulkan, kompleks rumah dinas anggota DPR di Kalibata dan Ulujami dijadikan lokasi isolasi mandiri bagi pasien Covid-19.

Eddy mengatakan, banyak masyarakat yang tidak bisa melakukan isolasi mandiri secara maksimal di rumah masing-masing karena masih bercampur dengan anggota keluarga.

"Oleh karena itu kami kemudian tergerak untuk mengusulkan penggunaan rumah jabatan anggota DPR yang saat ini berada di Kalibata dan Ulujami untuk bisa dimanfaatkan," kata Eddy saat dihubungi, Kamis (15/7/2021).

Wakil Ketua Komisi VII DPR itu menilai, gedung DPR tidak cocok dijadikan lokasi isolasi mandiri. Sebab, gedung tersebut dirancang sebagai kantor sehingga tidak memiliki sarana dan prasarana yang layak untuk menjadi tempat tinggal.

Ia khawatir, sarana dan prasarana yang tidak memadai justru dapat memperburuk kondisi pasien-pasien yang sedang isolasi mandiri.

Di sisi lain, Eddy menyebut rumah jabatan anggota DPR layak dijadikan tempat isolasi mandiri karena memiliki fasilitas yang relatif lengkap dan dapat segera digunakan.

"Hanya perlu meminta kerelaan para penghuninya untuk meninggalkan hunian itu untuk sementara waktu dan bisa langsung dipergunakan oleh saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan pada saat mereka melakukan isoman," kata Eddy.

Terlebih, kata Eddy, rata-rata anggota DPR memiliki alternatif untuk pindah dan tinggal di tempat lain, atau kembali ke daerah pemilihan.

Selain itu, Eddy menilai, lingkungan rumah dinas yang berada dalam satu kompleks akan memudahkan pemantauan medis dan relatif mudah dijangkau.

"Bahkan kalau perlu dibentuk posko kesehatan, jadi kalau ada salah satu rumah atau penghuni membutuhkan bantuan bisa langsung diberikan bantuan itu secara sangat cepat," kata dia.

Sebelumnya, kompleks parlemen diusulkan dikonversi menjadi rumah sakit darurat Covid-19. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik ide tersebut.

Namun, ia mengingatkan, perlu ada pertimbangan dari segi efisiensi maupun efektivitas apabila ide tersebut ingin diwujudkan.

"Enggak ada masalah kalau memang dibutuhkan, tapi nanti ya kan Kemenkes akan berhitung apakah ini efisien atau enggak, efektif atau enggak, kan begitu. Sementara mereka sedang menyiapkan di banyak tempat menurut saya," kata Dasco, Senin (12/7/2021).

Ia menyebutkan sejumlah kendala untuk mewujudkan ide tersebut, salah satunya permukaan lantai ruang rapat paripurna DPR yang miring dan berundak-undak, sehingga sulit untuk dijadikan ruang perawatan pasien.

"Kondisinya kan menurun, konstruksinya kan sudah demikian, sehingga agak kesulitan kita taruh tempat tidur karena tempatnya kan tidak rata, itu yang ruang paripurna yang buat bangsal," ujar Dasco.

Selain itu, apabila ruang-ruang kerja anggota DPR ingin diubah menjadi ruang perawatan maka perlu ada pembongkaran yang memakan cukup waktu lama.

Dasco mengingatkan, wacana mengubah kompleks parlemen menjadi rumah sakit darurat juga harus memikirkan jumlah kamar mandi, ruangan dokter, saluran listrik, saluran air, dan sejumlah hal lainnya.