Pimpinan Komisi II: Tanpa Pengawasan Ketat, PPKM Darurat Lebih Banyak Merugikan

Luqman menilai, pelaksanaan PPKM darurat Jawa-Bali selama dua pekan terakhir belum berjalan optimal, salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan oleh pemerintah.

"Jika pemerintah ragu akan kemampuannya melakukan pengawasan, sebaiknya PPKM Darurat Jawa Bali tidak usah diperpanjang. Pemerintah perlu mulai menyusun kebijakan alternatif lain pengendalian Covid-19," kata Luqman dalam keterangan tertulis, Rabu (14/7/2021).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menyebut, selama PPKM daturat, penyekatan lalu lintas hanya diterapkan secara ketat pada hari kerja, pusat-pusat perbelanjaan pun masih beroperasi meski bukan penyedia makanan dan alat kesehatan.

"Saya juga melihat masih banyak orang makan di warung-warung makan. Seolah tidak ada pengawasan dari aparat pemerintah daerah setempat," ujar dia.

Selain minimnya pengawasan pemerintah, Luqman menilai PPKM darurat yang tidak efektif juga dipengaruhi faktor kejenuhan masyarakat dalam menghadapi pandemi serta tidak jelasnya penyaluran bantuan sosial dari pemerintah daerah.

Menurut Luqman, penurunan tingkat mobilitas penduduk selama masa PPKM darurat pun tidak sebanding dengan laju penyebaran Covid-19 yang terus melonjak.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pengawasan pemerintah apabila PPKM darurat diperpanjang supaya kebijakan itu efektif meredam Covid-19 dan tidak merugikan masyarakat.

"Karena tanpa pengawasan yang ketat, PPKM Darurat lebih banyak mendatangkan kerugian bagi masyarakat baik pada aspek kesehatan maupun ekonomi. Dan, bisa juga malah menggerus legitimasi politik pemerintah," kata dia.

Pemerintah diketahui mewacanakan perpanjangan PPKM darurat hingga enam pekan ke depan menyusul meningkatnya penularan varian virus corona baru yaitu varian Delta.

Hal itu diketahui dari paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (12/7/2021).

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," sebut paparan Sri Mulyani dikutip Kompas.com, Senin.