Jika 70 Persen Peserta Didik Sudah Divaksin, FSGI Dorong Pemerintah Izinkan PTM

Akan tetapi, Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo mengatakan, kebijakan PTM tersebut juga harus dibarengi dengan protokol kesehatan ketat yang diterapkan di semua satuan pendidikan.

"FSGI mendorong pemerintah pusat membuat ketentuan terkait pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, baik sekolah, madrasah maupun pondok pesantren di semua jenjang pendidikan," kata Heru dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (11/7/2021).

"Bahwa izin PTM diberikan jika 70 persen warga satuan pendidikan sudah divaksin, baik pendidik, tenaga kependidikan maupun peserta didik," ucap dia.

Dengan percepatan vaksinasi kepada guru, menurut Heru, tenaga pengajar di semua satuan pendidikan dapat memiliki kekebalan dari virus Covid-19 dan turut membentuk kekebalan kelompok.

FSGI, kata dia, juga mendorong pemerintah pusat dan daerah tetap mensyarakatkan kewajiban pengisian daftar periksa PTM di laman Kemdikbudristek dan tetap mmbuat protokol kesehatan/ Standar Operasional Prosedur (SOP) Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Selain itu, FSGI juga mendorong vaksin untuk anak usia 12-17 tahun dalam 6 bulan ke depan setidaknya 70 persen dapat direalisasikan.

Hal itu, menurut Heru, penting dilakukan agar kekebalan kelompok di satuan pendidikan dapat terbentuk.

Meskipun warga sekolah sudah divaksin 70 persen, FSGI menilai, bukan berarti tidak ada penularan Covid-19.Oleh sebab itu, Heru mengimbau semua pihak untuk terapkan 5M.

5 M yang dimaksud yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi untuk melindungi seluruh warga sekolah.

"Agar sekolah tatap muka dapat digelar serentak pada awal tahun 2022," kata Heru.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mendorong pemerintah daerah di zona aman Covid-19 tetap memprioritaskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Muhadjir menegaskan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring hanya wajib dilakukan jika sekolah berada di wilayah yang memiliki tingkat penyebaraan Covid-19 yang tinggi.

"Jangan ikut-ikutan kemudian semuanya berjalan daring. (Sekolah) daring itu yang terpaksa dalam suasana Covid-19 yang sangat mengancam anak-anak sekolah," kata Muhajir dalam keterangannya usai meninjau pelaksanaan PTM di Pondok Pesantren Tri Bhakti Al-Falah Yukum Jaya dan SMP Muhammadiyah Boarding School Poncowati, Lampung, Jumat (9/7/2021).

Menurut Muhadjir, PTM terbatas harus tetap menjadi opsi utama yang harus dipilih pemerintah daerah daripada pembelajaran daring.

Namun, ia menekankan, PTM terbatas harus dilaksanakan di daerah yang masuk katagori zona aman Covid-19, serta tetap dengan pengawasan ketat dari pemerintah daerah khususnya Satgas Covid-19.

“Tapi kalau betul-betul bisa dipastikan aman sebaiknya tetap tatap muka," imbuh Muhadjir.

Mantan Mendikbud itu mengatakan, pembelajaran tatap muka merupakan hal penting dan dibutuhkan dalam proses pembelajaran.

Dia menambahkan, pelaksanaan PTM di zona yang sudah aman Covid-19 dapat digunakan untuk mengejar ketertinggalan siswa di aspek pendidikan.

“Kalau daerah bisa memanfaatkan, ini peluang untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan," kata dia.

Karena itu, Muhadjir meminta pemerintah daerah untuk dapat memperhatikan kondisi zona Covid-19 di wilayahnya.

Pemerintah daerah diminta menentukan wilayahnya secara bijak dari tingkat kelurahan dan kecamatan yang aman untuk menjalankan PTM.

"Saya minta pemerintah daerah jangan hanya cari aman, yang penting enak, enak daring gak usah ngurus sekolah. Itu gak bagus. Jadi kalau sekolah bisa menyelenggarakan pendidikan tatap muka secara aman itu sebaiknya ya pilih tatap muka," ucap dia.

Dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Tri Bhakti Al-Falah Yukum Jaya dan SMP Muhammadiyah Boarding School Poncowati, Muhadjir memastikan pelaksanakan PTM di sana sudah berjalan sangat baik dan menerapkan protokol kesehatan.

Muhadjir mengapresiasi keputusan Bupati Lampung Tengah yang mengizinkan pelaksanaan PTM di kedua sekolah tersebut.

"Saya lihat di sini sudah sangat memenuhi prokes. Kalau ini berlangsung setiap hari seperti ini saya kira sudah sangat baik," kata dia.