Salin Artikel

Minta Kepala Daerah Terbuka Data Covid-19, Puan: Harus Jujur dengan Kondisi Daerahnya

Menurut dia, keterbukaan data akan bermanfaat untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan kemudian penetapan langkah penanganan.

"Harus jujur dengan kondisi di daerahnya, supaya kita tahu masalahnya dan bisa melakukan mitigasi, antisipasi. Jangan kondisi Covid-19 sudah bahaya, baru koordinasi dengan pusat," kata Puan dalam keterangannya, Kamis (8/7/2021).

Adapun hal tersebut disampaikannya usai meninjau rumah sakit darurat dan vaksinasi di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Puan mengungkapkan, koordinasi dan sinergi pemerintah pusat serta daerah harus ditingkatkan untuk menanggulangi pandemi.

Politisi PDI-P itu mengaku tak ingin ada pihak yang melempar tanggung jawab dan lepas tangan dalam menangani lonjakan kasus Covid-19.

Selain itu, dia juga mengingatkan pemerintah daerah harus menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 dengan mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemi.

"Susun APBD yang pro rakyat, yang pro kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik, hilangkan hal yang tidak prioritas, dan harus mengantisipasi ketidakpastian di tahun 2022," tutur dia.

Ketua DPP PDI-P itu juga memimpin vaksinasi Covid-19 terhadap warga di Surabaya dan Jawa Timur.

Menurut Puan, DPR membawa tambahan 30.000 dosis untuk pelaksanaan vaksinasi di lokasi tersebut.

Pelaksanaan vaksinasi itu digelar di Stadion Gelora 10 November Tambaksari, Surabaya, dan akan berlangsung selama 20 hari mulai 6 Juli 2021.

Ia mengatakan, target minimal penerima vaksin di lokasi itu mencapai 50.000 orang per hari.

Puan menuturkan, guna mencapai target 70 persen penduduk sudah divaksinasi pada November 2021, pemerintah daerah harus memetakan target dan kemampuan vaksinasi di setiap bulannya.

Ia menilai, pemetaan penting untuk mengetahui kebutuhan mengenai dosis vaksin, tenaga kesehatan, lokasi vaksinasi, mekanisme, dan lainnya.

"Semuanya perlu diperhatikan secara rinci. Tidak apa micro managing, karena kalau urusan nyawa orang itu harus diperhatikan semua detailnya,” pungkas Puan.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/08/17320281/minta-kepala-daerah-terbuka-data-covid-19-puan-harus-jujur-dengan-kondisi

Terkini Lainnya

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke