Soal Rencana FPT Calon Dubes, Formappi: Kok Bisa Komisi Bicara Tinggi Soal Diplomasi, Saat Rakyat Sibuk Pandemi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mempertanyakan keputusan Komisi I DPR yang akan menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan bagi calon duta besar di tengah masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan, kesinambungan diplomasi luar negeri merupakan hal penting, tetapi penanganan pandemi semestinya menjadi prioritas.

"Bagaimana Komisi I DPR bisa bicara tinggi soal diplomasi ketika rakyat tengah sibuk dengan persoalan pandemi yang dalam kondisi darurat? Apalah urusan diplomasi itu tak bisa dicarikan solusi lain seperti mengangkat pejabat sementara hingga situasi pandemi sedikit membaik?" kata Lucius saat dihubungi, Rabu (7/7/2021).

Ia menilai, kegiatan fit and proper test (FPT) terhadap calon dubes pun tidak termasuk dalam sektor esensial dan kritikal yang boleh beraktivitas di tengah PPKM darurat.

Apabila FPT calon dubes tetap digelar di tengah pembatasan, Lucius juga meragukan terpenuhinya aspek keterbukaan publik untuk mengetahui figur calon dubes.

"Bagaimana publik bisa berpartisipasi mengawasi proses dan juga memastikan figur-figur yang diuji benar-benar layak? Bukankah proses pembuatan apapun terkait bangsa harus melibatkan publik?" kata Lucius.

Ia mengingatkan, sebagai wakil rakyat, DPR semestinya dapat menunjukkan contoh dalam menyikap situasi krisis dengan memupuk kepedulian terhadap rakyat yang berjibaku melawan pandemi.

"Melakukan FPT dubes di masa PPKM darurat jelas bukan teladan yang pantas untuk menunjukkan kepedulian dan solidaritas untuk melangkah bersama menghadapi pandemi," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Komisi I DPR akan menggelar FPT calon dubes pada 12-14 Juli 2021 mendatang.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, FPT tetap dilaksanakan di tengah PPKM darurat berkaca pada pentingnya diplomasi luar negeri di era Covid-19, khususnya terkait kerja sama di sektor kesehatan dan ekonomi.

"Maka pos-pos duta besar yang kosong ataupun yang kadaluarsa harus segera diisi agar adanya kesinambungan atau berjalannya secara efektif diplomasi kita di negara-negara sahabat, terutama negara-negara yang memiliki nilai strategis untuk dijadikan mitra kerjasama dalam penanganan Pandemi Covid-19," ujar Meutya, Selasa (6/7/2021).