Pilpres 2024 Diprediksi Bakal Diikuti Tiga Klaster Latar Belakang Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Surveylink Indonesia (Sulindo) Wempy Hadir berpandangan, ada tiga klaster latar belakang tokoh yang bakal menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Tiga klaster tersebut di antaranya kepala daerah yang sukses memimpin, kader partai politik yang mempunyai kekuatan politik dan pengaruh politik yang tinggi, serta dari kalangan profesional yang mempunyai modal sosial dan finansial kuat.

"Klaster capres cawapres yang akan datang itu berlatar belakang yang pertama itu adalah kepala daerah. Kita tahu bahwa selama ini tren kita, berangkat dari Pak Jokowi, menurut saya tren ke depan itu pemimpin atau capres cawapres itu merupakan tokoh yang lahir atau dibesarkan melalui kontestasi pemilihan kepala daerah," kata Wempy dalam diskusi virtual Para Syndicate bertajuk "Top 10 Bakal Capres 2024: Future Man vs Yesterday Man", Rabu (7/7/2021).

Pada klaster pertama, Wempy menilai para tokoh capres cawapres itu bisa berasal dari wali kota, bupati maupun gubernur atau wakil gubernur.

Ia berkaca pada sepak terjang Presiden Jokowi yang juga memulai karier politiknya dari menjadi Wali Kota Solo.

"Kemudian dia menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan bukan tidak mungkin saya kira, hal yang sama juga akan terjadi pada Pilpres yang akan datang," jelasnya.

Klaster kedua yang menurutnya bakal menjadi capres dan cawapres berasal dari kader partai politik.

Namun, kader partai itu juga mereka yang memiliki kekuatan politik dan pengaruh politik yang tinggi.

Ia tak memungkiri bahwa kontestasi politik dalam Pilpres ke depan juga tetap melibatkan para kader partai politik.

"Oleh karena itu menurut saya, kader-kader partai politik yang saat ini tidak dalam pemerintahan sebagai kepala daerah, punya peluang yang sama untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden akan datang," ungkap dia.

Selanjutnya, pada klaster ketiga bakal capres dan cawapres berasal dari kalangan profesional yang mempunyai modal sosial serta finansial yang kuat.

Wempy memberikan contoh yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang justru tidak berasal dari kader partai politik, tetapi mampu memenangkan kontestasi Pilkada.

Menurut dia, hal itu terjadi karena Anies memiliki modal sosial yang kemudian dilirik oleh partai politik pengusungnya saat Pilkada DKI Jakarta.

"Juga hal yang sama dialami oleh Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat. Dia bukan kader parpol, dia kepala daerah. Karena punya modal sosial yang kuat, kemudian direkomendasikan oleh partai pengusungnya untuk menjadi Gubernur Jawa Barat," kata Wempy.