Salin Artikel

Wapres Sebut Tol Langit Jadi Modal Menuju Indonesia Digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, penyediaan fasilitas internet berkecepatan tinggi berupa tol langit adalah modal menuju Indonesia digital.

Prasarana tersebut, kata dia, merupakan bentuk komitmen dan perhatian khusus pemerintah, salah satunya untuk memastikan pendidikan terus berjalan.

Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada masa pandemi Covid-19 dinilai belum merata karena ketimpangan akses teknologi. Oleh karena itu pemerintah berencana mempercepat realisasi pembangunan tol langit.

"Prasarana dasar ini tidak saja ditujukan untuk mendukung PJJ tapi lebih luas lagi, yakni sebagai modal penting menuju Indonesia digital," kata Ma'ruf saat kuliah umum Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 23 Tahun 2021 Lemhanas RI, Selasa (6/7/2021).

Salah satu upaya mempercepat pembangunan tol langit yaitu berupa penyediaan fasilitas internet berkecepatan tinggi di 514 kabupaten/kota melalui pembangunan Palapa Ring.

Termasuk juga rencana peluncuran Satelit Republik Indonesia (SATRIA) I yang ditargetkan pada tahun 2023 mendatang dengan transmisi data tinggi sebesar 150 Gigabits per second (Gbps).

"Dalam era digital yang sangat menantang dan kompetitif, pendidikan harus mampu menjadi katalis dan pusat inovasi," kata dia.

Ma'ruf menuturkan, berbagai fakta menunjukkan bahwa inovasi memberikan kontribusi besar kepada pembangunan sebuah negara.

Laporan Global Innovation Index (GII) 2020 memperlihatkan negara-negara dengan skor inovasi yang tinggi, memiliki produk domestik bruto (PDB) per kapita yang lebih tinggi pula.

"Dalam data GII 2020 tersebut, Indonesia berada di posisi 85 dari 131 negara di dunia. Di tingkat ASEAN, peringkat inovasi kita masih tertinggal oleh Singapura dan Malaysia," ujar dia.

Oleh karena itu, sebagai prasarana dasar, pemerintah pun akan mempercepat pembangunan program tol langit yang sudah digagas tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/06/17181841/wapres-sebut-tol-langit-jadi-modal-menuju-indonesia-digital

Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke