Wapres: Pemerintah Sedang Hitung Kemungkinan Tambahan Anggaran untuk Pemulihan Ekonomi

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat kuliah umum Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 23 Tahun 2021 Lemhanas RI, Selasa (6/7/2021).

"Pemerintah sedang menghitung kembali kemungkinan dibutuhkannya tambahan anggaran untuk program PEN," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, tambahan anggaran itu untuk menjaga daya beli, mendorong perekonomian, serta penanganan kesehatan yang belum dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) berjalan.

Termasuk belum dialokasikan melalui kebijakan refocusing atau realokasi kembali belanja pemerintah.

Sejak tahun 2020, kata dia, pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan extraordinary untuk mengatasi masalah kesehatan serta dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Hal tersebut dilakukan dengan difokuskannya APBN untuk keperluan akibat disrupsi berbagai sektor yang terjadi akibat pandemi.

"Alokasi sebesar Rp 695 triliun pada tahun 2020 dan Rp 699 triliun untuk tahun 2021 dan akan ditambah sesuai kebutuhan untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial, dan stimulus bagi dunia usaha termasuk sauah mikro kecil menengah (UMKM)," tutur Ma'ruf.

Dari upaya mengelola krisis akibat pandemi Covid-19 di bidang ekonomi tersebut, kata dia, telah menunjukkan hasil positif.

Hal itu pun memberikan harapan pemulihan sebagaimana ditunjukkan oleh indikator-indikator pada semester I Tahun 2021.

Antara lain pada bulan Mei, PMI (Purchasing Manager Index) Manufaktur yang mulai ekspansi dan mencapai rekor tertinggi, inflasi yang mulai menunjukkan peningkatan yang berarti adanya peningkatan demand.

Kemudian Indeks Keyakinan Konsumen sebesar 104,4 atau berarti kondisi optimis, Indeks Penjualan Ritel per April tumbuh 15,6 persen (yoy) dan diperkirakan masih tumbuh double digit pada Mei 2021.

Termasuk konsumsi listrik per Mei tumbuh 16,6 persen dan penguatan tren pertumbuhan konsumsi listrik bisnis serta industri sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi dan dukungan pemerintah dalam penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi.

"Namun demikian pemerintah tetap mewaspadai terjadinya eskalasi Kasus Covid-19 yang dikhawatirkan dapat mendorong kembali restriksi mobilitas masyarakat, yang selanjutnya akan berdampak pada laju pemulihan ekonomi terutama pada semester kedua tahun ini," ucap dia.

Lebih lanjut Ma'ruf mengatakan, alokasi belanja APBN tahun 2022 yang saat ini sedang disusun juga harus dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Utamanya untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian dan memulai konsolidasi fiskal.