Wapres: Indonesia Hadapi 2 Tantangan Besar Birokrasi

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf pada rapat koordinasi nasional (rakornas) Badan Kepegawaian Negara (BKN) 2021 yang dihadirinya secara virtual, Kamis (1/7/2021).

Rakornas tersebut bertema “Transformasi Manajemen ASN Menuju Birokrasi yang Dinamis” yang dinilainya tepat dan sejalan dengan upaya pemerintah menjawab dua tantangan besar birokrasi tersebut.

"Tantangan itu pertama, kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, dan menuntut adanya perubahan tatanan pola kerja baru Aparatur Sipil Negara (ASN)," kata Ma'ruf.

Hal tersebut, kata dia, dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang prima.

Termasuk mewujudkan birokrasi yang tangguh, lincah dan adaptif.

"Kedua, dinamika persaingan global seiring era Revolusi Industri 4.0 saat ini," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, persaingan global tersebut telah menuntut pengelolaan dan pengembangan manajemen ASN yang lebih profesional dan berdaya saing.

Lebih lanjut Ma'ruf menjelaskan, reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan berbagai karakteristik.

Antara lain adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kemudian mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar serta kode etik aparatur negara.

Oleh karena itu, kata dia, untuk mencapai tujuan dan kondisi birokrasi yang diinginkan, pemerintah telah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

"Kami yakin Indonesia akan menjadi negara maju yang memiliki pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan profesional dan berintegritas tinggi, mampu beradaptasi secara cepat dan tepat terhadap perubahan lingkungan strategis melalui birokrasi dinamis," ucap dia.