IDI Ungkap Kasus Covid-19 di Indonesia Naik akibat Varian Delta, Bukan Mudik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengungkapkan bahwa melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia bukan karena disebabkan oleh libur Lebaran.

Menurut ini, lonjakan kasus disebabkan virus corona varian Delta yang diklaim ahli menyebar lebih cepat.

"Ini gara-gara kita teledor, dari luar negeri, kenapa yang disalahin orang mudik? Mudik memang faktor untuk memperbesar saja, tapi faktor utama penyebabnya kan virus Delta," ujar Wakil Ketua Umum Pengurus IDI, Slamet Budiarto, kepada Kompas.com, Minggu (27/6/2021).

"Yang mudik kan enggak banyak, dan masa inkubasi mudik sudah selesai. Harusnya dua minggu setelah tanggal 17 itu sudah meledak. Ini kan sudah sebulan lebih," tuturnya.

Oleh karena itu, Slamet meminta pemerintah memperketat akses warga dari luar negeri yang hendak masuk ke Indonesia.

Hal ini dikarenakan sejumlah varian Delta diketahui tertular dari orang yang memiliki riwayat perjalanan keluar negeri dan sebagian kasus dari transmisi lokal. 

Slamet juga menyarankan agar pintu masuk ke Indonesia ditutup sementara, atau setidaknya dilakukan perpanjangan masa karantina warga yang baru tiba di Tanah Air.

"Harus (menutup pintu masuk), kalau tidak (menutup pintu masuk) total pun bisa karantina, misal karantina kemarin cuma tiga atau lima hari sekarang harus 10 hari kan bisa," kata Slamet.

Varian virus corona yang pertama kali ditemukan di India ini terdeteksi masuk ke Indonesia pada awal Mei 2021.

Data Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI pada Rabu 23 Juni 2021 mencatat total ada 160 kasus varian Delta di Indonesia.

Seluruh kasus tersebut tersebar di sembilan provinsi, di antaranya  Jawa Tengah 80 kasus, DKI Jakarta 57 kasus, Jawa Timur 10 kasus, Sumatera Selatan 3 kasus.

Disusul Kalimantan Tengah 3 kasus, Kalimantan Timur 1 kasus, Banten 2 kasus, Gorontalo 1 kasus dan Jawa Barat 1 kasus.

Slamet mendorong pemerintah supaya kembali menerapkan PSBB. Sebab, PPKM Mikro yang tengah dijalankan pemerintah saat ini dinilainya tak lagi efektif menekan laju penularan virus.

Ia menjelaskan, jika dengan PSBB pemerintah khawatir ekonomi tak berjalan, maka dapat dilakukan sejumlah modifikasi.

Misalnya, di sektor perkantoran, karyawan yang bekerja dari kantor atau work from office (WFO) hanya 25 persen tetapi dibatasi maksimal empat jam.

Ketentuan yang sama juga bisa diterapkan pada sektor transportasi. Slamet menyarankan agar penumpang transportasi umum dibatasi 25 persen dari kapasitas total, dengan waktu operasional selama 4 jam.