Salin Artikel

Kasus Covid-19 Melonjak, Epidemiolog Usul Pekerja Formal di Pulau Jawa WFH 100 Persen

Hal itu, menurut Dicky, dapat dilakukan jika pemerintah tidak bisa mengeluarkan kebijakan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pemerintah dapat membuat aturan work from home (WFH) alias bekerja dari rumah, bagi pegawai di sektor formal guna mengurangi jumlah orang yang mobilitas karena bekerja.

"Dengan kecepatan seperti ini, yang harus dilakukan sebenarnya lockdown atau PSBB, Kalau tidak bisa, makanya saya usulkan work from home-nya 100 persen," kata Dicky kepada Kompas.com, Minggu (27/6/2021).

Kebijakan work from home tersebut, lanjut Dicky, bisa dilakukan terhadap pegawai-pegawai pada sektor formal yang mendapat gaji tetap dan bisa melakukan pekerjaannya dari rumah.

Akan tetapi, kebijakan WFH itu, kata dia, tidak hanya dilakukan di Kota Jakarta tetapi juga di seluruh provinsi yang ada di pulau Jawa.

"Sehingga bisa mengurangi signifikan, karena pegawai negeri saja kan sudah berapa juta itu, belum pegawai BUMN, belum yang pegawai swasta se-Jawa," kata Dicky.

Dicky menilai, jika kebijakan tersebut tidak dilakukan, bukan tidak mungkin mobilitas tersebut akan menjadi klaster penularan yang akan semakin memberatkan fasilitas kesehatan yang kini memprihatinkan.

Apalagi, kata dia, jumlah kematian harian sebanyak 400 orang lebih berdasarkan data Satgas Covid-19 tersebut, fakta di lapangannya bisa melonjak dua hingga tiga kali lipat.

"Pegawai se-Jawa ini bisa lebih dari 20 juta saya kira, nah itu harus dilakukan WFH kalau memang serius pemerintah ini, tapi se-Jawa, enggak bisa se-Jakarta, karena ini rentetan dan saling terkait," ucap Dicky.

Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami lonjakan. Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat, sejak Sabtu kemarin hingga Minggu ini penambahan pasien positif mencapai 21.342 orang.

Jumlah tersebut merupakan rekor tertinggi penambahan kasus baru Covid-19 dalam sehari terhitung sejak pandemi virus corona berlangsung di Tanah Air.

Jumlah pasien yang terjangkit Covid-19 di Indonesia kini mencapai 2.115.304 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret tahun lalu.

Informasi tersebut disampaikan Satgas Penanganan Covid-19 pada Minggu sore. Data juga bisa diakses melalui laman covid19.go.id.

Tertinggi di dunia

Dengan penambahan 21.342 kasus baru, data Worldometers pada Minggu menempatkan Indonesia pada urutan pertama negara yang mencatatkan penambahan kasus Covid-19 tertinggi dalam sehari pada hari ini.

Di urutan kedua Rusia yang mencatatkan penambahan 20.538 kasus baru dalam sehari.

Di urutan ketiga yakni Iran yang bertambah 9.758 kasus baru. Kemudian, Filipina bertambah 6.096 kasus baru, Malaysia bertambah 5.586 kasus baru.

Dalam periode yang sama, Indonesia juga mencatatkan 409 kasus kematian akibat Covid-19.

Angka itu menyebabkan total pasien meninggal dunia akibat Covid-19 di Tanah Air kini mencapai 57.138 orang.

Menurut data Worldometers, Indonesia menjadi negara di urutan kedua yang mencatatkan penambahan angka kematian tertinggi setelah Rusia yang mencatatkan 599 kematian dalam sehari.

Data Satgas Penanganan Covid-19 periode 26-27 Juni juga mencatat, penambahan pasien sembuh mencapai 8.024 orang. Dengan demikian, jumlah pasien sembuh dari Covid-19 di Tanah Air kini berjumlah 1.850.481 orang.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/27/22085911/kasus-covid-19-melonjak-epidemiolog-usul-pekerja-formal-di-pulau-jawa-wfh

Terkini Lainnya

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke