Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar menghimbau agar para kepala daerah mengoptimalkan pos komando (posko) Covid-19 di wilayah desa atau kelurahan.

"Jangan ada yang menolak vaksin dan berdiam diri di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak," tegas Menteri Desa PDTT yang akrab disapa Gus Halim.

Hal tersebut disampaikan Gus Halim saat mengisi kuliah online Akademi Desa, di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT), Jakarta, Kamis (24/6/2021).

Ia mengatakan, vaksin adalah upaya terbaik yang saat ini telah tersedia untuk mencapai kekebalan komunitas demi mencegah penyebaran virus Covid-19.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) perihal penanganan Covid-19.

Jokowi menyatakan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro masih menjadi kebijakan paling ampuh untuk menekan laju penularan virus Covid-19 tanpa mematikan ekonomi rakyat.

"Gubernur, bupati dan wali kota (sudah) kembali meneguhkan komitmen untuk pertajam penerapan PPKM,” ujar Gus Halim, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Kamis.

Sebagai informasi, per 24 Juni 2021 dana desa yang digunakan dalam penanganan Covid-19 mencapai Rp 3.873.756.805.641.

Selain itu, telah berdiri pos relawan Covid-19 di sejumlah 30.420 desa.

Adapun, sebanyak 17.283 desa telah miliki ruang isolasi dengan ketersedian tempat tidur mencapai 43.772 unit.

Sementara itu, terdapat 242.297 orang warga desa yang positif terpapar Covid-19.

Jumlah warga desa yang telah sembuh mencapai 212.068 orang dan jumlah yang meninggal mencapai 9.982 orang. Sejumlah 28.492 orang warga desa tengah menjalani perawatan.

Lebih lanjut, alokasi dna desa tahun 2021 untuk padat karya tunai desa (PKTD) sebesar Rp 2.029.814.083.370 telah diberikan bagi 15.496 desa.

Untuk diketahui, Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah dialokasikan sebesar Rp 1.472.746.200.000 untuk 66.041 desa dengan total 4.909.154 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).