Pusako: Pemangkasan Vonis Pinangki Melukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Menurut dia, keputusan tersebut melukai upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

"Ini jelas melukai rasa keadilan dan upaya pemberantasan korupsi," kata Charles saat dihubungi, Selasa (15/6/2021).

Charles berpendapat, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta semestinya memperberat hukuman terhadap Pinangki mengingat statusnya sebagai penegak hukum.

Pinangki berprofesi sebagai jaksa dan menjabat Kepala Subbagian Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan dalam perkara pengurusan fatwa bebas Mahkamah Agung untuk terpidana kasus Bank Bali, Djoko S Tjandra.

"Aparat penegak hukum semestinya diberikan sanksi dengan pemberatan. Bukan memotong vonis hakim tingkat pertama, padahal secara materil perbuatan yang bersangkutan terbukti," tuturnya.

Menurut Charles, perilaku Pinangki merupakan bentuk praktik mafia hukum. Pinangki, kata dia, secara sengaja terlibat aktif dalam perkara yang melibatkan Djoko Tjandra itu.

"Perilaku yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai bentuk dari mafia hukum, di mana selaku aparat penegak hukum yang bersangkutan justru main perkara dan aktif sebagai pelaku dan bukanlah pihak yang tanpa sengaja atau dengan paksaan terlibat," ujar Charles.

Diberitakan, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding Pinangki Sirna Malasari.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung, hukuman Pinangki dipangkas oleh majelis hakim dari 10 tahun penjara menjadi empat tahun penjara.

Majelis hakim yang diketuai oleh Muhammad Yusuf, dan hakim anggota Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Reny Halida Ilham Malik itu menilai, Pinangki hanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu subsider.

Pinangki juga terbukti bersalah melakukan pencucian uang dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ketiga subsider.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp 600 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama enam bulan," kata majelis seperti dikutip dalam putusan.