Laporkan Kekerasan pada Perempuan dan Anak Lewat Layanan Ini

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA Ratna Susianawati mengatakan, saluran tersebut disediakan dengan tujuan agar korban mendapat pendampingan psikologi dan pertolongan yang tepat.

Saluran layanan tersebut adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta call center Sahabat Perempuan dan Anak milik Kemen PPPA SAPA129 atau hotline Whatsapp 08211-129-129.

"Kami mendorong para korban untuk berani melapor ke pos-pos pengadaan layanan tersebut,” ujar Ratna dikutip dari siaran pers, Jumat (11/6/2021).

Ratna mengatakan, perempuan dan anak sangat rentan mengalami kekerasan seksual.

Oleh karena itu pihaknya membuka layanan tersebut agar masyarakat dapat melaporkan kekerasan yang dialami perempuan dan anak.

Tidak hanya korban yang dapat melapor, tetapi orang yang mengetahui adanya kasus kekerasan perempuan dan anak juga bisa melakukannya.

Apalagi, kata dia, korban kekerasan pelecehan seksual kerap kali tidak bersuara, menyimpan kasusnya, dan membungkam diri karena tidak berani melapor.

Mereka melakukannya karena takut. Antara lain takut membawa aib keluarga, dicela, dirundung masyarakat dan media sosial, hingga ancaman dan teror dari pelaku.

"Kondisi ini justru mengakibatkan trauma mendalam bagi korban dan berakibat buruk pada kesehatan mental korban," kata Ratna.

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada periode Januari–Maret 2021 mencatat 259 laporan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

Bahkan dari Survei Pengalaman Hidup Perempuan Secara Nasional pada 2016, ditemukan bahwa satu dari tiga perempuan berusia 15 sampai 64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan atau kekerasan seksual oleh pasangan maupun bukan pasangan.

"Setiap korban kekerasan seksual dan fisik membutuhkan ruang aman dan orang yang dapat dipercaya agar membantu mengurangi beban trauma yang dihadapi," kata dia.

Dengan demikian, apabila korban memilih bersuara di ruang publik, ia pun berharap masyarakat dapat memberikan empati untuk korban dan tidak menyudutkan serta memberikan stigma terhadap mereka.

Saat ini, kata dia, masih banyak kasus pelecehan seksual di ruang publik yang terjadi.

Namun belum ada payung hukum perlindungannya, terutama bagi korban.

Padahal, kata dia, payung hukum berupa rancangan undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tersebut nantinya akan menjadi rujukan dalam menciptakan sistem yang komprehensif.

Terutama, kata dia, dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, dari hulu sampai hilir.

"Urgensi pentingnya regulasi ini, masih terus dimatangkan oleh DPR sebagai salah satu usul inisiatifnya," ucap dia.