Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM, Wakil Ketua KPK Ogah Disebut Mangkir

Dalam pandangannya, pimpinan KPK bisa disebut mangkir jika tidak memberi alasan terkait ketidakhadiran pada pemeriksaan tersebut.

Di sisi lain, Ghufron menegaskan bahwa pihaknya menghormati semua lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tak terkecuali Komnas HAM.

"Mengapa KPK atau saya enggak hadir terhadap undangan Komnas HAM? Mohon diklarifikasi, KPK tidak mangkir, yang disebut mangkir itu tidak hadir dan tidak memberi alasan,” tutur Ghufron pada Kamis (10/6/2021), dikutip dari Tribunnews.com.

Menurut Ghufron, KPK telah mengirimkan surat kepada Komnas HAM untuk menanyakan pertanyaan terkait pelanggaran HAM apa yang akan didalami pada para pimpinan KPK.

"KPK menyampaikan alasan bahwa KPK butuh kepastian bahwa yang akan dimintai keterangan kepada KPK itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM apa," tuturnya.

Pertanyaan itu, sambung Ghufron, merupakan hal yang disampaikan kepada Komnas HAM untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum.

"Dalam rangka memberi kepastian, KPK bertanya ke Komnas HAM bahwa KPK itu dipanggil dalam pemeriksaan atas dugaan HAM apa? Sekali lagi untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum, karena kepastian hukum adalah salah satu hak asasi manusia yang dihormati," ucap dia.

Ghufron tidak menjawab ketika disinggung soal apakah para pimpinan KPK akan menghadiri panggilan pemeriksaan kedua Komnas HAM pada Selasa (15/6/2021) pekan depan.

Ia menekankan sekali lagi bahwa pihaknya menunggu keterangan dari Komnas HAM, agar dapat menyiapkan dokumen yang diperlukan.

"Supaya kami ke sana juga memiliki kepastian dan dokumen yang disiapkan jelas," kata dia.

Diberitakan sebelumnya Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat pemanggilan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran HAM pada pengadaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) para pegawai KPK.

Dalam konferensi pers Rabu (9/6/2021) Anam berharap bahwa Pimpinan dan Sekjen KPK mau datang dan memenuhi panggilan tersebut.

Ia mengatakan bahwa dengan memenuhi panggilan dan memberi keterangan, Pimpinan dan Sekjen KPK telah menggunakan haknya untuk memberikan keterangan.

"Kami harapkan bahwa rekan-rekan kami di KPK bisa datang dan ini jadi satu proses yang baik. Baik untuk kita semua dan baik juga untuk satu proses menghargai orang, menghargai institusi, untuk mendapatkan haknya memberikan pembelaan diri, memberikan kesempatan menjelaskan sesuatu yang diterima oleh siapa pun penegak hukum, penegak hak asasi manusia, dalam konteks ini Komnas HAM," kata dia.

Anam menegaskan bahwa pihaknya belum bisa menjawab pertanyaan KPK terkait dengan dugaan pelanggaran HAM seperti apa dalam alih status pegawai lembaga antirasuah itu menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasalnya, justru pelanggaran HAM itu yang sedang diselidiki oleh Komnas HAM saat ini.

"Nah kalau dalam respons (KPK) kemarin dikatakan bahwa meminta klarifikasi kepada kami apa kira-kira dugaan pelanggarannya, ya ini dalam dugaan mencari itu," ujar Anam.

"Apakah betul ada pelanggaran atau tidak, kalau ada pelanggarannya itu apa, itu nanti. Nanti ketika semua sudah selesai kita periksa, kit abaca dokumen, kita panggil ahli dan sebagainya, baru ketemu," kata dia.