Salin Artikel

Kasus Dugaan Kebocoran Data, Polri Sudah Periksa Pejabat BPJS Kesehatan dan Vendor

Penyidik, kata Rusdi, masih terus mendalami perkara dugaan kebocoran data tersebut.

"Masih berjalan. Terakhir, beberapa pejabat BPJS Kesehatan telah diperiksa. Juga vendor sebagai penyedia teknologi informasi di BPJS Kesehatan pun telah diperiksa," kata Rusdi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (8/6/2021).

Ia pun menyatakan, masih ada pihak-pihak lain yang kemungkinan akan dipanggil penyidik.

Menurut Rusdi, penyidik akan meminta keterangan dari para pihak yang dianggap bisa memberikan penjelasan soal masalah yang terjadi.

"Kemungkinan besar masih. Tergantung kepentingannya, kalau memang ada pihak-pihak yang penyidik yakini bisa memberikan informasi sehingga memperjelas permasalahan yang ada, tentu penyidik akan meminta keterangan," tuturnya.

Sementara itu, menanggapi kasus dugaan kebocoran data yang kembali terjadi baru-baru ini, Rusdi mengatakan Polri tidak bekerja sendiri.

Dia mengatakan, Polri juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatikan (Kominfo).

"Polri tidak sendiri, bersama-sama dengan instansi lain untuk menyelesaikan masalah ini," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, ada dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia yang disebut identik dengan data BPJS Kesehatan. Data itu dijual secara daring (online) di forum "Raid Forums".

Informasi pribadi dalam data bocor itu di antaranya meliputi NIK, nama, alamat, dan nomor telepon.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengklaim sistem keamanan data di BPJS Kesehatan telah sesuai standar dengan pengamanan berlapis-lapis.

Dia menegaskan, BPJS Kesehatan selalu berupaya melindungi data pribadi peserta melalui penerapan tata kelola teknologi informasi dan tata kelola data sesuai ketentuan, standar, dan undang-undang yang berlaku.

"Sistem keamanan data sesuai standar ISO 27001 dan sudah tersertifikasi dan impelementasi control objectives for information technology, serta menjalankan security operation center yang bekerja 24 jam selama tujuh hari untuk melakukan pengamatan jika ada hal-hal mencurigakan," kata Ali dalam konferensi pers, Selasa (25/5/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/08/13184561/kasus-dugaan-kebocoran-data-polri-sudah-periksa-pejabat-bpjs-kesehatan-dan

Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke