Salin Artikel

Kelompok Relawan Sebut Megawati Berpeluang Maju dan Menangi Pilpres 2024

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Promega Centre, Mochtar Mohammad. Adapun Promega Centre merupakan kelompok relawan yang aktif sebagai pendukung Megawati.

"Megawati Soekarnoputri adalah pemegang hak prerogatif atau tiket pencalonan di Pilpres 2024 sebagaimana hasil Kongres V di Bali tahun 2019 lalu. Sebagai pemegang tiket di Pilpres, Megawati punya peluang besar untuk maju dan memenangi kontestasi 2024 mendatang di mana tidak ada calon dari incumbent," kata Mochtar dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (7/6/2021).

Ia melanjutkan, PDI-P memiliki 128 kursi di DPR RI, sedangkan syarat untuk tiket Pilpres atau presidential threshold adalah 115 kursi atau 20 persen dari jumlah kursi di DPR.

Menurutnya, hal tersebut dapat berarti bahwa PDI Perjuangan merupakan satu-satunya partai yang sudah siap tiket di Pilpres.

Mochtar menyampaikan alasan kuat mengapa dirinya menilai Megawati berpeluang maju dalam Pilpres tiga tahun mendatang.

"Pertama, selain karena Ibu Megawati merupakan pemegang tiket pencalonan sebagaimana amanat kongres, beliau adalah figur sentral di PDI Perjuangan," ucapnya.

Kedua, lanjut dia, Megawati merupakan sosok berpengalaman menjadi Presiden. Menurutnya, Megawati berhasil mengatasi krisis ekonomi yang merupakan dampak dari krisis pada 1998.

Lebih jauh, Mochtar menambahkan bahwa saat ini konsolidasi organisasi PDI-P hampir rampung.

"DPC seluruh kabupaten/kota 100 persen selesai. Pimpinan Anak Cabang (PAC/Kecamatan) 100 persen selesai, Pengurus Ranting (tingkat desa/kelurahan) seluruh Indonesia selesai, dan Pengurus Anak Ranting (tingkat RW/Dusun) 60 persen selesai," kata dia.

Ia juga mengklaim, PDI-P adalah partai yang paling disiplin dalam berorganisasi saat ini.

Oleh karena itu, menurut Mochtar, majunya Megawati akan mempercepat proses konsolidasi organisasi yang pada gilirannya akan meningkatkan perolehan kursi PDI-P di semua tingkatan.

"Sebab, dengan majunya Ibu Megawati, semangat gotong royong kader akan semakin masif dan militan, seperti terjadi di Pemilu 1999," terang deklarator pasangan Mega-Prabowo pada Pilpres 2009 ini.

Tak sampai di situ, Mochtar juga mengungkapkan alasan mendukung Megawati maju Pilpres adalah karena Megawati dan Presiden Joko Widodo memiliki potensi menggalang koalisi besar.

Sebab, ia melihat bahwa saat ini posisi partai-partai besar berada pada satu barisan mendukung pemerintah.

"Megawati bersama dengan Presiden Joko Widodo punya potensi untuk menggalang koalisi besar. Karena posisi sekarang partai-partai besar berada dalam satu barisan di koalisi pendukung pemerintah," tutup Mochtar.

Diketahui bersama, belakangan bursa capres 2024 telah mengemuka di publik, meski Pilpres masih tiga tahun mendatang.

Hal tersebut tercermin dari berbagai hasil sejumlah survei yang juga telah mengungkap nama-nama tokoh yang diinginkan masyarakat sebagai calon presiden.

Dorongan Megawati untuk maju Pilpres 2024 juga mengemuka setelah sebelumnya, Partai Gerindra mendorong Ketua Umum Prabowo Subianto untuk maju berkontestasi dalam Pilpres.

Hal itu seperti yang disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani. Ia juga mengatakan, partainya membuka peluang untuk membuka koalisi dengan PDI-P.

"Hubungan kita yang baik dengan PDIP, saudara-saudara semua tahu. Sejak beliau belum ditetapkan Menhan sampai sekarang, baik, tidak ada masalah,” kata Muzani, Kamis (27/5/2021), dikutip dari Kompas.tv.

“Itu jadi kemungkinan adanya peluang untuk dimungkinkannya Pak Prabowo maju bersama PDI Perjuangan,” tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/07/23302681/kelompok-relawan-sebut-megawati-berpeluang-maju-dan-menangi-pilpres-2024

Terkini Lainnya

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke