Salin Artikel

Internet di Sebagian Papua Masih Lumpuh, Begini Penjelasan Menkominfo

Gangguan infrastruktur ini, kata dia, diakibatkan faktor alam.

"Gangguan infrastruktur telekomunikasi ini hingga saat ini dari hasil pengamatan kami diakibatkan karena faktor alam," ujar Johnny dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/6/2021).

Johnny menjelaskan, kabel laut tersebut putus sekitar pukul 21.40 WIT pada 30 April 2021.

Posisinya berada di 280 kilometer dari Kota Biak dengan kedalaman 4.050 meter di bawah permukaan laut.

Johnny menyebut putusnya kabel laut tersebut berdampak pada total grafik dari normal sistem komunikasi di Papua.

"Sekitar 154 Gbps dari total trafik di Papua sebesar 464 gbps atau yang terdampak sepertiga dari total trafik," kata Johnny.

Politikus Partai Nasdem ini juga mengungkapkan bahwa peristiwa putusnya kabel laut di lokasi tersebut bukan kali pertama.

Pihaknya mencatat kabel laut di lokasi tersebut pernah putus sebanyak lima kali.

Empat peristiwa di antaranya akibat faktor alam dan satu lainnya karena alat bantu penangkapan ikan.

Dengan demikian, yang terjadi kali ini menambah daftar panjang putusnya kabel laut di lokaso itu akibat faktor alam.

"Sehingga dapat kami simpulkan sementara sebelum nanti keputusan evaluasi akhir yaitu potensi diakibatkan faktor alam," imbuh dia.

Sebelumnya, Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) mengirim somasi akibat putusnya kabel laut ruas Biak-Sarmi, Jayapura.

Sebab, putusnya kabel tersebut telah membuat aktivitas masyarakat yang membutuhkan internet terganggu.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/07/21380621/internet-di-sebagian-papua-masih-lumpuh-begini-penjelasan-menkominfo

Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke