Pernyataan Wakil Ketua DPR soal Haji yang Berujung Dubes Saudi Kirim Klarifikasi ke Puan

KOMPAS.com - Nama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco disebut-sebut dalam surat yang dikirim Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Ketua DPR RI Puan Maharani pada Kamis (3/6/2021), terkait ibadah haji 2021.

Dalam surat itu disebut bahwa Dasco telah menyebarkan kabar yang tidak benar terkait haji 2021.

Pada Senin (31/5/2021) Dasco memang pernah mengungkap bahwa ia mendengar kemungkinan Indonesia tidak mendapat kuota haji 2021.

Tidak adanya alokasi kuota haji, kata Dasco, lantaran vaksin Sinovac yang digunakan Indonesia belum terdaftar dalam list sertifikasi WHO sehingga ditolak pemerintah Arab Saudi. Omongan Dasco itu pun menuai polemik.

"Ya sementara kita enggak usah bahas itu dulu. Karena informasi terbaru yang kita dengar bahwa kita enggak dapat kuota haji," ucap Dasco, dilansir dari Tribunnews.com.

"Nah ini untuk pelajaran juga bagi kita supaya soal vaksin ini kita akan lebih perhatikan agar tidak terjadi hal-hal seperti ini," kata politisi Partai Gerindra itu.

Padahal, saat itu Kementrian Agama belum mengumumkan secara resmi terkait berangkat atau tidaknya calon jemaah asal Indonesia ke Mekkah. Meskipun, pada akhirnya memang tahun ini pemberangkatan haji gagal berangkat lagi.

Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Essam bin Abed Al-Thaqafi, mengatakan bahwa apa yang disebut oleh Sufmi Dasco tidaklah benar. Kabar itu tidak dikeluarkan oleh otoritas resmi Kerajaan Arab Saudi.

Selain itu, otoritas yang berkompeten di Kerajaan Arab Saudi hingga saat ini belum mengeluarkan instruksi apapun berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun ini, baik bagi untuk jemaah haji Indonesia atau bagi para jemaah haji lainnya dari seluruh negara di dunia.

Tanggapan Dasco

Dasco pun telah menanggapi surat yang dikirimkan Dubes Essam untuk Puan Maharani.

Ia mengatakan, pernyataan itu ia lontarkan saat ditanya oleh wartawan mengenai vaksin Sinovac yang belum disetujui oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagai syarat pergi haji.

"Pada saat itu, saya menjawab: 'Sementara kita enggak usah bahas soal vaksinnya itu dulu. Karena kita mesti memastikan kita dapat kuota haji atau tidak karena info terbaru yang saya dengar bahwa kita enggak dapat kuota haji.' Jadi mesti dipastikan dulu soal kuota haji tersebut," kata Dasco dalam keterangan tertulis, Jumat (4/6/2021).

Dalam pernyataannya itu, ia menekankan bahwa persoalan vaksin tidak perlu dibahas dahulu karena belum ada kepastian apakah Indonesia mendapat kuota haji atau tidak.

Sebab, dia mengaku memperoleh informasi yang menyebut Indonesia tidak mendapat kuota haji karena adanya pembatasan akibat pandemi Covid-19.

"Tidak bermaksud membuat kegaduhan, namun, saya ingin menekankan bahwa jangan bahas terlebih dahulu tentang vaksin, tetapi dipastikan dulu, apakah Indonesia mendapatkan kuota haji atau tidak?" ujar Dasco.

"Karena informasi terbaru yang saya dapatkan itu Indonesia tidak mendapatkan kuota haji karena adanya pembatasan karena pandemi Covid-19," kata dia melanjutkan.

Ia juga mengaku telah berkomunikasi dengan banyak pihak, termasuk dengan otoritas terkait untuk mengetahui perkembangan soal kuota haji.

Dasco menuturkan, hingga 28 Mei 2021, Pemerintah Indonesia juga belum menerima kepastian soal kuota haji.

Padahal, hari itu merupakan batas permintaan pemerintah Indonesia untuk diberikan informasi dari pemerintah Arab Saudi tentang kuota haji untuk Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga perlu menyiapkan banyak hal untuk memberangkatkan jemaah haji, mulai dari vaksinasi, persiapan catering, hingga pemondokan.

Oleh sebab itu, ia mendukung keputusan Kementerian Agama yang tidak memberangkatkan jemaah haji asal Indonesia.

"Di samping karena belum adanya informasi resmi dari Pemerintah Arab Saudi, juga secara tenggat waktu tidak memungkinan bagi Indonesia memberangkatkan jamaah haji," kata Dasco.

Dasco pun meminta agar Kedutaan Besar Arab Saudi tidak merespons secara berlebihan mengenai polemik tersebut.

"Cukup memastikan dan menyampaikan informasi resmi kepada Pemerintah Indonesia terkait dengan keputusan Pemerintah Kerjaan Arab Saudi dalam hal pelaksanaan ibadah haji tahun ini, di tengah pandemi Covid-19," kata Dasco.