Percepat Peremajaan Alutsista TNI, Pemerintah Susun Strategi Ini

KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra memaparkan, pemerintah tengah menyusun strategi pembiayaan investasi alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Strategi ini, kata dia, dilakukan sebagai upaya untuk memodernisasi alutsista TNI yang sudah tua dan usang.

“Pertama, persentase anggaran pertahanan terhadap produk domestik bruto (PDB) 0,8 persen yang konsisten selama 25 tahun ke depan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (4/6/2021).

Kedua, lanjut Rizal, jumlah anggaran pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) prioritas pada 2020-2024 sebesar 125 miliar dollar AS.

Strategi ketiga, mengupayakan sumber pendanaan alternatif untuk mengurangi beban pemenuhan alpalhankam terhadap keuangan negara.

"Meskipun angkanya terdengar fantastis, kami beranggapan 125 miliar dollar AS untuk membeli alutsista selama 25 tahun itu kecil. Bahkan, cenderung konservatif bila dibandingkan dengan potensi PDB Indonesia selama 25 tahun,” ucap Rizal.

Ia menyebut, upaya pemerintah sejatinya bukan tanpa alasan yang tidak jelas. Terlebih, TNI tidak memiliki kesiapan tempur yang memadai dalam situasi sekarang.

Maksudnya, tidak memadai dalam jumlah alpalhankam dan amunisi yang terbatas. Bahkan, sebagian alpalhankam sudah tua dan tidak beroperasi dengan optimal.

Menurut Rizal, selama ini belanja pertahanan Indonesia juga terus turun dibandingkan pertumbuhan ekonomi dalam enam tahun terakhir. Belanja pertahanan pada 2013 mencapai 0,9 persen dan saat ini hanya 0,78 persen dari PDB.

"Artinya, masih ada ruang bagi negara untuk membeli alutsista baru. Saya rasa Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sudah menghitung proporsi rencana investasi alutsista secara efektif,” jelasnya.

Terkait percepatan peremajaan alutsista, Rizal turut memberikan apresiasi yang tengah disusun oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

“Sebab, ini akan memiliki kepastian investasi pertahanan selama 25 tahun. Hal yang selama ini tidak pernah bisa dilakukan,” katanya.

Menurutnya, akan ada titik temu tepat antara pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, atau menjaga kemampuan pertahanan dan kedaulatan negara.

Hal itu bisa terjadi apabila rancangan peraturan presiden (perpres) diteken Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).

Rizal berharap, ada hasil konkret dari investasi pertahanan yang digencarkan pemerintah.

”Pertama, investasi ini diharapkan bisa mendorong pemenuhan kebutuhan alpalhankam TNI dan dapat dilaksanakan secara lebih cepat, terarah, sinergis, serta menguntungkan,” ujarnya.

Kedua, lanjut Rizal, menyelesaikan beberapa persoalan di sektor pertahanan yang menonjol.

Harapan ketiga, kata dia, memudahkan pembangunan suatu sistem alpalhankam TNI sehingga akan menjadi solusi bagi masalah interoperabilitas.

"Keempat, berkontribusi terhadap industri pertahanan dalam negeri. Kelima, menyerap banyak lapangan kerja baru dan menggerakan ekonomi nasional,” katanya.