Salin Artikel

Megawati Akan Terima Bintang Jasa dari Presiden Rusia Vladimir Putin

Ketua Bidang Luar Negeri DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, bintang jasa ini disematkan melalui dekrit presiden yang ditandatangani Presiden Rusia Vladimir Putin pada 10 Februari 2020 lalu, dalam rangka memperingati 70 tahun hubungan Indonesia-Rusia.

Tadinya, penghargaan ini akan diserahkan langsung Presiden Putin pada November 2020. 

"Namun berhubung adanya pandemi Covid-19, maka Bintang Jasa baru bisa diserahkan oleh Duta Besar Lyudmila Vorobyova di Jakarta pada hari Selasa ini (2/6) di kediaman Bu Mega di Teuku Umar," kata Basarah dalam siaran pers, Rabu.

Basarah menuturkan, Megawati mendapat penghargaan tersebut karena jasa-jasanya dalam mempererat pesahabatan, kerja sama, dan saling menghargai antarmasyarakat kedua negara.

Basarah mengatakan, ketua Umum PDI-P itu telah menjadi pelopor dalam membangun peradaban politik yang penuh kedamaian dan persahabatan bagi dunia.

"Beliau dalam setiap kesempatan di forum-forum International senantiasa menekankan politik damai penuh persahabatan yang bermartabat dan saling menghargai," ujar Basarah.

Megawati akan menjadi orang pertama dari Indonesia yang menerima penghargaan yang sudah diberikan ke sejumlah tokoh sejak tahun 2000.

Beberapa penerima Bintang Jasa Persahabatan dari Rusia antara lain mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad, mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew, dan mantan Sekjen PBB Ban Kim Moon.

“Penghargaan 'State Order of Friendship; dapat dikategorikan sebagai penghargaan negara Rusia untuk penerima dengan prestasi dan jasa yang luar biasa," kata Basarah.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/02/14382331/megawati-akan-terima-bintang-jasa-dari-presiden-rusia-vladimir-putin

Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke