BIN Tuding Veronica Koman dan Benny Wenda Terdeteksi Manfaatkan PON 2021 Ciptakan Instabilitas Papua

Teddy mengatakan, beberapa pihak yang diduga terlibat dalam mewujudkan hal itu adalah Veronica Koman dan Benny Wenda.

"Terdeteksi pula bahwa KSP bermaksud memanfaatkan pelaksanaan PON XX 2021 untuk ciptakan instabilitas, untuk menarik perhatian dunia, antara lain Veronica Koman dan Benny Wenda di luar negeri," kata Teddy dalam rapat Pansus DPR RI terkait Otonomi Khusus Papua di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/5/2021).

Dalam kesempatan yang sama, BIN mendeteksi adanya kegiatan KSP front bersenjata dalam beberapa waktu belakangan ini yang tersebar di delapan kabupaten di Papua.

Delapan kabupaten itu adalah Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Mimika atau Distrik Tembagapura, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Selain mendeteksi adanya kegiatan KSP kelompok bersenjata, Teddy menyebutkan, ada dua front lain yang aktif menggalang pelaksanaan referendum di Papua, yakni front politik dan front klandestin.

Lebih lanjut, Teddy pun menyampaikan, sejak 21 hingga 24 Mei 2021, terhitung ada 60 kali kejadian gangguan keamanan di Papua.

Kejadian tersebut juga memakan korban, yakni 8 aparat keamanan 8 orang gugur, 14 aparat keamanan luka-luka, 5 warga sipil meninggal dunia, 9 warga sipil luka-luka, sedangkan dari KSP ada 22 orang tewas, dan 1 orang luka-luka.

"Terhitung tanggal 21 sampai tanggal 24 Mei 2021, terdiri dari 13 insiden penembakan, 34 kali kontak tembak, 13 kali insiden gangguan keamanan lainnya," ucap dia.

Secara khusus, menurut Teddy, anggota KSP front bersenjata aktif melakukan teror sambil melakukan konsolidasi terkait aksi-aksi lanjutan.

Kemudian, Teddy juga menyebut BIN mendeteksi bahwa gangguan keamanan di wilayah Papua dirancang untuk menutupi tindak penyalahgunaan dan penyelewengan dana otonomi khusus (otsus) Papua.

"BIN mendeteksi bahwa gangguan keamanan dirancang untuk menciptakan situasi yang mencekam sebagai salah satu strategi menutupi tindak penyalahgunaan dan penyelewengan dana otsus selama ini," tuturnya.