Polemik Tes Wawasan Kebangsaan, Azyumardi Azra: Ini Lebih dari Pembangkangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menilai, pemberhentian 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan kesewenang-wenangan.

Menurut Azra, keputusan itu tidak sekadar bentuk pembangkangan atau insubordinasi terhadap arahan Presiden Joko Widodo, melainkan juga penyimpangan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Ini lebih dari pembangkangan, lebih dari insubordinasi. Saya kira ini adalah memelesetkan, menyimpangkan apa yang disebut desain, yang dijelaskan Pak Arsul Sani, yang dimaksud desain itu bukan memecat mereka," ujar Azra dalam acara Satu Meja Kompas TV, Rabu (26/5/2021).

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPR Arsul Sani menuturkan, dalam pembahasan revisi UU KPK, desain alih fungsi kepegawaian tidak dimaksudkan melalui pemecatan.

Oleh sebab itu, menurut Azra, semestinya hasil TWK terhadap pegawai KPK tidak dapat disamakan dengan tes untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Sebab, CPNS bisa dinyatakan tak lolos dengan hasil TWK itu karena merupakan calon pegawai. Sedangkan pegawai KPK telah lebih dahulu mengabdi di lembaga antikorupsi itu.

"Jangan disamakan dong ini, orang sudah belasan tahun di situ, mengabdi. Kalau CPNS itu baru, bisa tidak lulus, kalau ini (pegawai KPK) jelas mereka sudah mengabdi pada institusi penting ini," kata Azra.

Sementara  itu, Wakil Ketua Badan Kepegawaian Negara (BKN) Supranawa Yusuf menjelaskan, 51 pegawai KPK yang diberhentikan dianggap tak memenuhi syarat (TMS).

Berdasarkan hasil itu, maka mereka tidak bisa lagi mendapatkan pembinaan untuk menjadi ASN.

Alasan tersebut ditanggapi Azra dengan cukup keras. Ia mempertanyakan dasar dari anggapan pegawai KPK tidak bisa dibenahi dan dibina.

Menurutnya, pegawai tak lolos seharusnya mendapatkan kesempatan untuk membenahi hasil tes dan tidak diberhentikan.

"Jadi tidak ada orang dipalugodam (diputuskan diberhentikan semua) dan (dianggap) enggak bisa dibina, memang anda ini Tuhan? Menganggap orang tidak bisa diperbaiki memang anda siapa," imbuhnya.

Keputusan pemberhentian 51 pegawai KPK itu diambil dalam rapat koordinasi pada Selasa (25/5/2021).

Rapat dihadiri oleh pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyatakan TWK tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, penilaian asesor terhadap 51 pegawai tersebut merah dan tidak mungkin dibina.

Kendati demikian, ia tidak menjelaskan lebih detail mengenai tolok ukur penilaian kenapa pegawai KPK yang tak lolos TWK dinyatakan merah dan tidak dapat dibina.