Salin Artikel

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Vaksin Ilegal Muncul, Masyarakat Diharapkan Waspada

Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 hingga pukul 12.00 WIB menunjukkan adanya penambahan 5.034 kasus dalam 24 jam terakhir.

Jumlah tersebut didapatkan berdasarkan pemeriksaan terhadap 82.320 spesimen dari 56.318 orang.

Akibat penambahan tersebut, maka total kasus Covid-19 di Indonesia kini berjumlah 1.791.221 dengan total spesimen yang telah diperiksa adalah sebanyak 16.291.888 dari 10.938.873 orang.

Dari jumlah tersebut, terdapat 1.645.263 orang pasien yang dinyatakan sembuh. Penambahan pasien sembuh pada hari yang sama adalah sebanyak 3.189 orang.

Sementara jumlah pasien yang meninggal dunia bertambah 144 orang sehingga totalnya menjadi 49.771 orang.

Kasus Aktif dan Suspek

Berdasarkan jumlah total kasus, pasien sembuh, dan pasien meninggal dunia Covid-19 yang tercatat pada Rabu (26/5/2021), terdapat 96.187 kasus aktif di Indonesia.

Kasus aktif adalah pasien positif Covid-19 yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit.

Jumlahnya diketahui dari pengurangan jumlah total pasien terinfeksi Covid-19 dengan jumlah total pasien sembuh dan meninggal dunia.

Sementara itu, data juga menunjukkan ada sebanyak 90.901 orang yang suspek Covid-19.

Riau Tertinggi

Dari data yang sama, masih terdapat wilayah yang mengalami penambahan kasus baru.

Terdapat 30 provinsi yang mengalami penambahan kasus baru.

Setidaknya ada lima provinsi dengan penambahan kasus baru tertinggi.

Kelima provinsi itu yakni Riau 739 kasus baru, Jawa Barat 660 kasus baru, DKI Jakarta 617 kasus baru, Jawa Tengah 548 kasus baru, Sumatera Barat 290 kasus baru.

Sementara itu, ada juga provinsi di yang tidak memiliki penambahan kasus Covid-19, yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua.

Pelaksanaan Vaksinasi

Jumlah masyarakat yang disuntik vaksin Covid-19 dosis kedua hingga saat ini sudah mencapai 10.224.833 orang.

Sementara, jumlah masyarakat yang sudah menerima vaksinasi dosis pertama sebanyak 15.535.998 orang.

Data itu dikutip dari laman vaksin.kemkes.go.id, Rabu (26/5/2021).

Pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 dosis pertama dan kedua mampu menjangkau 40.349.049 penduduk Indonesia.

Jika dipersentasekan, cakupan vaksinasi saat ini baru mencapai 38,50 persen untuk dosis pertama, dan 25,34 persen untuk dosis kedua.

Vaksinasi Covid-19 di Indonesia sudah menyasar sejumlah kalangan, mulai dari tenaga kesehatan, lansia, hingga petugas publik.

Sebanyak 1.468.764 tenaga kesehatan jadi sasaran vaksinasi. Hingga hari ini, vaksinasi terhadap kalangan tersebut sudah mencapai 103,02 persen atau 1.513.104 orang untuk dosis pertama, dan 94,06 persen atau 1.381.501 untuk dosis kedua.

Selanjutnya, lansia yang menjadi sasaran vaksinasi sebanyak 21.553.118 orang. Hingga saat ini, 14,63 persen atau 3.153.442 lansia telah divaksinasi dosis pertama, dan 9,74 persen atau 2.098.872 lansia sudah disuntik vaksin dosis kedua.

Adapun vaksinasi Covid-19 diberikan dua dosis dan penyuntikannya dilakukan sebanyak 2 kali dalam rentang waktu 14-28 hari.

Hal itu dilakukan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 itu.

Waspada Vaksinasi Ilegal

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap kemungkinan vaksinasi ilegal.

Wiku meminta masyarakat lebih cermat dan waspada ketika hendak menerima vaksin.

"Saya juga ingin mengingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap oknum tertentu yang melaksanakan vaksinasi secara ilegal. Masyarakat perlu lebih cermat dalam mengikuti program vaksinasi," kata Wiku, dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (25/5/2021).

Ia menekankan, masyarakat perlu memastikan bahwa penyelenggara vaksinasi merupakan pihak resmi.

Masyarakat juga diminta mencermati sertifikat yang didapat usai vaksinasi, apakah sesuai dengan yang diterbitkan oleh pemerintah.

"Baik pendaftaran melalui fasilitas kesehatan atau program vaksinasi massal," ujar Wiku.

Tak hanya itu, Wiku meminta Dinas Kesehatan memantau seluruh tahapan vaksinasi, mulai dari persiapan, pelaksanaan, pasca vaksinasi, hingga pengawasan kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI).

Menurut dia, terjadinya kasus jual beli vaksin Covid-19 ilegal di Medan harus menjadi refleksi untuk memperbaiki pengawasan program vaksinasi.

"Kejadian ini tidak bisa dibenarkan karena prinsipnya vaksinasi yang dilakukan secara resmi adalah upaya menjamin vaksin yang diterima masyarakat aman dan efektif membentuk kekebalan individu," kata Wiku.

Adapun dalam kasus dugaan jual beli vaksin Sinovac, Polda Sumatera Utara telah menetapkan empat tersangka.

Keempat tersangka yakni agen properti dan selaku pemberi suap, dr IW selaku aparatur sipil negara (ASN) di Rumah Tahanan Tanjung Gusta, dan dr KS serta SH, seorang ASN di Dinas Kesehatan Sumut.

Vaksin Sinovac tersebut diambil dari Dinas Kesehatan Sumut oleh dr IW yang hanya beberapa kali mengajukan surat permohonan.

Untuk mendapatkan vaksin tersebut, dr IW menghadap kepada tersangka SH di kantornya.

Vaksin itu merupakan jatah pelayan publik dan narapidana di Rutan Tanjung Gusta.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/27/06505951/kasus-covid-19-masih-bertambah-vaksin-ilegal-muncul-masyarakat-diharapkan

Terkini Lainnya

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Nasional
Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi: Bagus, Bagus...

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi: Bagus, Bagus...

Nasional
PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

Nasional
Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Nasional
Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Nasional
Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke