Pemerintah Susun Rencana Aksi atas Tujuh Prioritas Percepatan Pembangunan di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, pemerintah serius dalam memajukan Papua agar sejajar dengan daerah lainnya.

Adapun pemerintah telah membuat kebijakan mengenai percepatan pembangunan di Papua, yakni Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Kemudian, Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Pemerintah serius dalam mengimplementasikan komitmennya untuk memajukan Papua dan seluruh warganya, sejajar dengan daerah lainnya di Tanah Air," ujar Ma'ruf, dalam acara Inaugurasi Putra/Putri Terbaik Papua dan Penyandang Disabilitas untuk Berkarya di BUMN, Selasa (25/5/2021).

Ma'ruf menuturkan, pemerintah sedang memfinalisasi rencana aksi sebagai tindak lanjut inpres yang mencakup tujuh bidang prioritas.

Tujuh bidang prioritas itu adalah penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pencapaian SDGs, dan infrastruktur.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, program aksi disusun dengan semangat baru, paradigma baru, cara kerja baru, sistem dan desain baru, serta cara kerja yang lebih efektif," kata dia.

Rencana aksi bertujuan untuk menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi warga Papua dan Papua Barat.

Oleh karena itu, Ma'ruf pun mengapresiasi dilantiknya putra-putri terbaik Papua untuk dapat memberikan kontribusinya di BUMN, termasuk juga di kementerian atau lembaga lainnya.

"Saya yakin kita semua turut merasakan kebahagiaan dan kebanggaan sebagai wujud dukungan dan keberpihakan kepada saudara-saudara dari Tanah Papua," ujar Ma'ruf.

Namun, Ma'ruf menekankan, komitmen memajukan Papua tersebut tidak mungkin dapat terlaksana tanpa dukungan masyarakat.

Oleh karena itu ia berharap seluruh pihak memberikan dukungan terbaiknya terhadap komitmen tersebut.

"Termasuk menjaga suasana kondusif agar program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat dapat secepatnya terlaksana dan memberikan hasil serta manfaat yang nyata," ucap dia.