Menlu Retno: PBB Punya Tanggung Jawab Moral dan Politik Pastikan Negosiasi Perdamaian di Palestina

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan, Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan perdamaian di wilayah Palestina.

Hal ini disampaikan Menlu Retno dalam pertemuan di Sidang Majelis Umum PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (20/5/2021).

“Majelis Umum memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan agar negosiasi perdamaian dapat dilakukan segera,” kata Retno, dalam konferensi pers, Jumat (21/5/2021).

Dalam Sidang Majelis Umum PBB, Retno mendesak semua negara menghentikan bentuk penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina.

Ia menekankan, jangan sampai bangsa Palestina kehilangan pilihan dan menerima ketidakadilan sepanjang hidup mereka.

“Hal yang sangat mendasar saya sampaikan bahwa semua negara harus menghentikan upaya sistematis Israel yang dilakukan selama ini sehingga tidak akan menyisakan apa pun untuk dirundingkan,” ujarnya.

Retno juga menyerukan PBB bertindak untuk menghentikan kekerasan serta mengupayakan perdamaian di Palestina.

Selain itu, ia meminta PBB terus memastikan akses kemanusiaan dan pelindungan manusia di Palestina.

“Saya sampaikan adalah menjadi tanggung jawab kita yang paling utama untuk menyelamatkan nyawa warga sipil,” ucap dia.

Menurut Retno, upaya menggalang dukungan terhadap Palestina sudah terus dilakukan Indonesia bersama dengan negara negara lainnya.

Penggalangan dukungan dilakukan mulai dari Forum Organisasi Konferensi Islam (OKI), Gerakan Non-Blok (GNB), serta Indonesia mendorong pembahasan Palestina dalam pertemuan Dewan Keamanan HAM mendatang.

“Indonesia sebagai salah satu anggota Dewan HAM saat ini mendorong dilakukannya Special Session on Palestine di Dewan HAM, dan telah disepakati bahwa Special Session Dewan HAM akan diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2021,” tutur Retno.

Diketahui, Israel dan Hamas sepakat untuk melakukan gencatan mulai Jumat (21/5/2021) pukul 02.00 waktu setempat.

Pengumuman tersebut disampaikan Hamas dan televisi pemerintah Mesir pada Kamis (20/5/2021) sebagaimana dilansir Reuters, Jumat.

Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan kabinet keamanannya dengan suara bulat mendukung gencatan senjata dengan kelompok milisi di Gaza.

Gencatan senjata tersebut disepakati Israel dengan suara bulat tanpa syarat yang diusulkan oleh Mesir.