Masyarakat Diminta Lapor jika Temukan Pungutan Biaya Vaksinasi Gotong Royong

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan, vaksin dalam program Vaksinasi Gotong Royong diberikan secara gratis bagi karyawan perusahaan.

Ia mengimbau masyarakat melapor ke Kementerian Kesehatan apabila menemukan pungutan biaya.

"Masyarakat yang menemukan pungutan agar segera melaporkan kepada Kementerian Kesehatan untuk dapat ditindaklanjuti," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (20/5/2021).

Wiku menekankan, pembelian vaksin hanya boleh dilakukan perusahaan. Pihak perusahaan dilarang menarik biaya atau memotong gaji karyawannya terkait program vaksinasi.

"Perusahaan yang ikut serta dalam program ini juga dilarang memotong gaji karyawan untuk kepentingan program Vaksinasi Gotong Royong," ujar Wiku.

Wiku menuturkan, pemerintah terus berupaya mempercepat pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong. Koordinasi dilakukan antara Kementerian Kesehatan, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan PT Bio Farma.

Pemerintah berharap ke depannya jumlah ketersediaan vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong segera bertambah sehingga mempercepat penyelesaian program vaksinasi nasional bagi 181,5 juta penduduk Indonesia.

"Pada prinsipnya program ini akan terus didorong pemerintah sehingga mereka yang bekerja di sektor swasta dapat terlindungi dari Covid-19 dan mempercepat juga capaian kekebalan komunitas," kata Wiku.

Program Vaksinasi Gotong Royong telah dimulai pada Selasa (18/5/2021).

Pelaksanaan vaksinasi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Vaksinasi Gotong Royong diberikan kepada karyawan, keluarga, dan individu lain terkait keluarga yang pendanaannya ditanggung badan hukum atau badan usaha. Dengan demikian, vaksin diberikan secara gratis.