Salin Artikel

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Ia menyebut, 15 provinsi mengalami kenaikan kasus aktif virus corona. Peningkatan itu mayoritas terjadi di wilayah Pulau Sumatera.

Hal ini Jokowi sampaikan saat memberikan arahan kepada kepala daerah se-Indonesia, Senin (17/5/2021).

"15 provinsi mengalami kenaikan. Ini hati-hati," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (18/5/2021).

Ke-15 provinsi yang dimaksud Jokowi itu yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung.

Ada pula DKI Jakarta, Maluku, Banten, Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.

"Di Sumatera sebagian besar, dan ada di Jawa, dan juga ada di Sulawesi dan Kalimantan," ujar Jokowi.

Jokowi tak ingin kasus aktif Covid-19 di Tanah Air kembali meningkat. Apalagi, beberapa waktu belakangan kasus aktif sudah berhasil ditekan.

Puncak kasus aktif Covid-19 di Indonesia terjadi pada 5 Februari 2021 yang mencapai angka 176.000. Angka itu turun hingga 48 persen dan kini jumlahnya menjadi 90.800 kasus.

"Ini yang harus terus kita tekan agar semakin turun, semakin turun, semakin turun. Kita harus memiliki ketahanan, memiliki endurance karena tidak mungkin selesai dalam waktu sebulan-dua bulan," katanya.

Jokowi juga tidak ingin momen libur Lebaran mengakibatkan lonjakan kasus Covid-19.

Apalagi, terdapat 1,5 juta warga yang nekat mudik ke kampung halaman meskipun pemerintah telah melakukan pelarangan.

Presiden mewanti-wanti seluruh pihak untuk menghadapi potensi kenaikan kasus Covid-19 pasca hari raya Idul Fitri, dan waspada terhadap kemungkinan pandemi gelombang kedua.

"Hati-hati gelombang kedua, gelombang ketiga, di negara-negara tetangga kita sudah juga mulai melonjak drastis," kata Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/18/18412041/jokowi-hati-hati-kasus-aktif-covid-19-meningkat-di-15-provinsi

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke