Lawatan Kenegaraan Terakhir Pak Harto ke Mesir Sebelum Lengser...

Di tengah situasi politik dan keamanan nasional yang tak menentu lantaran menguatnya desakan reformasi, Pak Harto melawat ke Mesir dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-15.

Gelombang unjuk rasa yang menuntut Soeharto lengser berlangsung sejak awal Mei 1998 hingga menjelang keberangkatan Pak Harto ke Mesir.

Tuntutan agar Soeharto lengser juga dilatarbelakangi krisis moneter parah yang mengguncang Indonesia pada 1997 yang menyebabkan harga bahan pokok melambung tinggi dan sejumlah ketidakpuasan masyarakat yang merasakan keotoriteran rezim Orde Baru.

Tak hanya di Jakarta, unjuk rasa berlangsung di hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia seperti di Surabaya, Medan, dan Yogyakarta. Unjuk rasa pun pecah menjadi kerusuhan yang memakan korban jiwa.

Sebelum lepas landas ke Mesir, Pak Harto pun menyadari situasi dalam negeri sedang tidak menentu kala ia melawat. 

Kendati demikian, ia mengatakan kepergiannya ke Mesir merupakan kepentingan nasional yang akan berdampak besar bagi rakyat Indonesia. Ia pun memercayai masyarakat akan membantu pemerintah menjaga stabilitas nasional yang terus diupayakan dalam kondisi krisis saat itu.

"Saya percaya, rakyat menyadari betapa pentingnya stabilitas nasional, khususnya stabilitas politik. Lebih-lebih di saat kita akan mengadakan perbaikan-perbaikan akibat krisis. Semua ini memerlukan ketenangan, keamanan, dan ketentraman," kata Soeharto dilansir dari pemberitaan Kompas 10 Mei 1998.

Namun ternyata situasi keamanan dan politik nasional tak kunjung membaik dan justru bertambah panas kala ditinggal Soeharto ke Mesir.

Akibatnya Pak Harto mempersingkat masa kunjungannya di Mesir. Beberapa agenda kunjungan Pak Harto di Mesir pun mengalami perubahan. Pertemuan dengan Presiden Mesir Hosni Mobarak yang jadwalnya berada di Istana Al Ittihadiyah juga dibatalkan.

Acara diganti dengan kunjungan Presiden Mubarak kepada Presiden Soeharto di Hotel Sheraton Heliopolis (tempat Soeharto menginap).

Sebelum meninggalkan Kairo, Soeharto menyempatkan diri mengunjungi dan meletakkan karangan bunga di Tugu Prajurit.

Pak Harto pun mempercepat jadwal kepulangannya ke Tanah Air sehingga sudah terbang kembali ke Jakarta pada 14 Mei 1998.

Seribanya di Tanah Air Pak Harto dihadapkan pada aksi mahasiswa yang semakin meluas menuntutnya mundur.

Adapun sehari sebelum kepulangannya ke Jakarta, peristiwa berdarah telah terjadi. Aksi damai untuk menyerukan belasungkawa terhadap mahasiswa Universitas Trisakti yang meninggal berujung kerusuhan. Beberapa titik di Jakarta terjadi kerusuhan pada 13 dan 14 Mei 1998.

Puncaknya pada 18 Mei 1998, mahasiswa berhasil menguasai gedung DPR/MPR. Saat itulah, posisi Soeharto semakin terpojok.

Sebab, pada hari itu juga pimpinan DPR/MPR yang diketuai Harmoko meminta Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden.

Namun, Soeharto berusaha melakukan perlawanan. Salah satunya adalah dengan menawarkan pembentukan Komite Reformasi sebagai pemerintahan transisi hingga dilakukannya pemilu berikutnya.

Soeharto pun menawarkan sejumlah tokoh seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid untuk bergabung. Namun, sejumlah tokoh yang ditemui Soeharto pada 19 Mei 1998 itu menolak.

Menurut Nurcholis, dilansir dari Kompas, ide Komite Reformasi itu sendiri berasal dari Presiden Soeharto. Nurcholis membantah bahwa ada tokoh yang mengusulkan itu saat bertemu Soeharto di kediaman Jalan Cendana, Jakarta Pusat.

Penolakan juga disampaikan sejumlah tokoh yang tidak menghadiri pertemuan. Ketua Umum PP Muhammadiyah PP Amien Rais misalnya, yang mempermasalah mengenai ketidakjelasan kapan pemilu itu akan dilakukan.

Menurut Amien Rais dan sejumlah tokoh, Komite Reformasi merupakan cara Soeharto untuk mengulur waktu dan tetap berkuasa.

Soeharto semakin terpukul setelah 14 menteri di bawah koordinasi Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita menolak bergabung dalam Komite Reformasi atau kabinet baru hasil reshuffle.

Bahkan, dalam pernyataan tertulis yang disusun di Gedung Bappenas pada 20 Mei 1998, 14 menteri itu secara implisit meminta Soeharto untuk mundur.

Soeharto sadar posisinya semakin lemah. Kegalauan Jenderal yang Tersenyum itu mencapai puncaknya pada Rabu malam itu, 20 Mei 1998.

Atas sejumlah pertimbangan, dia pun memutuskan untuk mundur esok harinya, 21 Mei 1998.