Marak Kerumunan di Pusat Perbelanjaan, Satgas Covid-19 Daerah Diminta Tindak Tegas

Jika ditemukan pelanggaran, Satgas diminta mengambil tindakan tegas.

"Saya mohon kepada Satgas daerah dengan poskonya di tingkat kelurahan untuk aktif mencegah, mengawasi, dan menindak tegas setiap pelanggaran protokol kesehatan di fasilitas umum di wilayah kerja masing-masing," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (4/5/2021).

Wiku pun sangat menyayangkan terjadinya kerumunan masyarakat di berbagai fasilitas umum, seperti pusat-pusat perbelanjaan, beberapa waktu belakangan.

Ia menyebut, kerumunan merupakan bentuk pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Kerumunan juga meningkatkan kasus virus corona dan menjadi klaster baru Covid-19.

"Namun demikian, untuk melihat dampak yang ditimbulkan maka baru dapat dilihat setidaknya 2 sampai 3 minggu pasca-peristiwa," kata Wiku.

Ia mengaku paham bahwa berbelanja menjadi tradisi turun-menurun yang biasa dilakukan masyarakat jelang hari raya Idul Fitri.

Tak dapat dipungkiri, hal ini juga berdampak baik pada pemulihan perekonomian nasional.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir di Tanah Air. Ancaman penularan virus corona masih nyata di tengah masyarakat.

"Oleh karena itu hal terbaik yang kita lakukan adalah melakukan segala aktivitas dengan terkendali agar produktivitas sosial ekonomi masyarakat pun tetap menuai perkembangan yang baik," ujar dia.

Wiku mengimbau seluruh pemerintah daerah menyusun mekanisme aktivitas sosial dan ekonomi yang dapat dengan mudah diawasi pergerakannya.

Hal ini demi mencegah terjadinya kerumunan maupun interaksi fisik yang bisa menjadi sumber penularan virus.

Sejalan dengan itu, ia menyarankan masyarakat memanfaatkan kemajuan teknologi dengan berbelanja secara daring.

"Mohon kepada masyarakat juga untuk memilih opsi berbelanja yang lebih aman yaitu dengan memanfaatkan kemajuan iptek, yaitu berbelanja online untuk meminimalisir terpaparnya virus Covid-19," kata Wiku.